Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran dari pada harus diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kami melihat subsidi harus terus ditingkatkan melalui mekanisme harga jual pupuk bukan melalui BLT," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia menilai keinginan pemerintah seperti yang diusulkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengganti pupuk bersubsidi dengan BLT tidak melihat realitas persoalan subsidi pupuk yang dialami oleh petani serta tidak sesuai dengan tujuan dari adanya subsidi pupuk yakni agar harga yang beredar di pasar tidak memberatkan petani dalam meningkatkan produksi pertanian.
“Secara tegas kami tidak setuju subsidi pupuk diubah dalam bentuk BLT sebab hal ini akan merugikan petani dan menyebabkan harga pupuk semakin mahal karena subsidi pengadaan dan penyaluran-nya diubah dalam bentuk BLT," kata Johan.
Selain itu, lanjut anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini, BLT yang diterima akan tidak fokus untuk tujuan pembelian pupuk dan sangat rentan digunakan untuk keperluan lainnya.
"Akan banyak muncul persoalan baru yang muncul seperti soal ketersediaan pupuk bersubsidi dan juga menyangkut standar BLT nya, apakah mengikuti harga pupuk subsidi atau non subsidi, jadi jangan sampai malah perusahaan pupuknya yang dapat subsidi bukan petani yang melakukan kegiatan produksi pertanian," kata Johan.
Ia mengingatkan bahwa untuk mengatasi persoalan kartu tani dalam distribusi pupuk saja, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang memudahkan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi.
"Apa lagi jika akan melalui pembelian pupuk dengan e-catalog, tentu hal ini akan lebih menyulitkan petani dan akhirnya petani lagi yang terus menjadi korban dari model kebijakan seperti ini," ujarnya.
Oleh karena itu, Johan mengimbau agar pemerintah lebih fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan. Kemudian bersikap tegas terhadap segala permainan dan penyimpangan di lapangan serta mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang selalu terjadi setiap tahun di banyak tempat.
"Kami meminta pemerintah agar segera memperbaiki pendataan secara akurat, karena tujuan utama dari subsidi pupuk itu adalah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.
