Kapolresta Mataram: lestarikan ikon toleransi umat beragama di Pulau Lombok

Mataram (ANTARA) - Kapolres Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi, S.I.K., M.M., melaksanakan giat silaturahmi dan audiensi bersama Pengurus Krama Pura Lingsar, di ruang kerjanya, pada Selasa (26/10/2021). 

Ia didampingi Kasat Intel Polresta Mataram, AKP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., pada kesempatan itu bertemu Ketua Pengurus Pura Lingsar, Anak Agung Ketut Kertawirya dan Sekretarisnya, Wayan Sugita.

"Silaturahmi ini dilakukan sebagai langkah melestarikan Pura Lingsar sebagai icon kerukunan umat beragama di Lombok yang sudah tersohor di manca negara. Di mana icon ini terletak di Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat dan wilayah hukum Polresta Mataram," kata Heri.

Dalam silaturahminya, Pengurus Pura Lingsar menyampaikan, Pura Lingsar akan melaksanakan upacara rutin setiap tahun yakni, Pujawali dan Perang Topat pada Jumat, 19 November 2021 mendatang.

"Sekiranya mekanisme pelaksanaan dapat berjalan di masa pandemi, karena pada tahun lalu, Uacara Pujawali dilaksanakan secara terbatas. Apakah tahun ini dapat dilaksanakan secara penuh atau sama seperti tahun lalu, sehingga kami selaku pengurus meminta petunjuk Kapolresta Mataram selaku pihak keamanan," harap Anak Agung Ketut Kertawirya.

Kapolresta Mataram tidak mempermasalahkan adanya kegiatan ibadah dan tradisi Perang Topat di masa Pandemi, asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menghindari kerumunan dengan membatasi jumlah umat ataupun pengunjung yang hadir, menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dan lain-lain.

"Pada saat pelaksanaan, Kepolisian hanya sebatas mengamankan, mengenai ijin prokesnya, agar bersurat ke Satgas Covid di Pemda Lombok Barat," ucap Heri.

Heri juga mengingatkan, mengenai polemik di Pura Lingsar, diharapkan kedua belah pihak agar dikoordinasikan dengan Banjar Pengemong Pura Lingsar sebelum melakukan kegiatan.

"Jika terdapat masalah internal agar diselesai secara internal juga dengan menunjuk siapa yang menjadi mediator. Kepolisian tidak ingin sampai terjadi keributan di tempat ibadah karena akan mencoreng kerukunan umat beragama di NTB," pungkas Heri.