APPMI dorong penerbangan Lombok-Malaysia diperbanyak untuk PMI

Mataram (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) Muazzim Akbar mendorong pemerintah untuk memperbanyak jadwal penerbangan langsung dari Malaysia-Lombok pulang pergi guna memudahkan keberangkatan pekerja migran Indonesia ke negeri jiran.

"Kami berharap kepada pemerintah, Wagub NTB, BP2MI dan DPD RI, kalau bisa ada pesawat tambahan ke Malaysia. Supaya tidak terlalu lama kita (PMI,red) nunggu. Karena bahkan setelah BAP, kita harus menunggu sampai dua minggu untuk memberangkatkan PMI," kata Muazzim pada kegiatan pelepasan PMI NTB sektor ladang sawit menuju Malaysia di Asrama Haji Kota Mataram, Senin.

Ia mengatakan jumlah job order PMI asal NTB sampai Desember 2022 tidak kurang dari 30 ribu orang. Hanya saja kendala utama yang dialami oleh P3MI adalah kurangnya pesawat yang langsung dari Malaysia.

"Yang mau dan siap berangkat job order ke Malaysia sampai 30 ribu orang. Cuman yang jadi kendala adalah pesawat terbatas. Kalau pun ada harganya mahal. Contoh saat ini biaya normal ke Kuala Lumpur Rp1,6 juta. Kalau untuk buka booking di sistem bisa lebih dari Rp3 juta Kuala Lumpur," terangnya.

Selain mahalnya harga tiket, karena keterbatasan penerbangan langsung dari Malaysia ke Lombok pulang pergi (PP). Kendala lain ujar Muazzim yakni ketersediaan tempat duduk akibat kurangnya pesawat yang beroperasi.

"Itu pun belum tentu bisa dapat tempat duduk dan tidak bisa berangkat sekaligus karena keterbatasan seat. Makanya kami berharap kalau bisa ada pesawat tambahan ke Malaysia, agar tidak terlalu lama PMI menunggu," katanya.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mengakui adanya keterbatasan penerbangan oleh pihak maskapai. Bahkan bukan hanya penerbangan luar negeri seperti Malaysia-Lombok tetapi juga untuk penerbangan domestik di tanah air.

"Kita baru pulih dari pandemi COVID-19, jumlah pesawat juga berkurang dan ini berlaku secara nasional," ujarnya.

Menurutnya pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang berupaya mengatasi hal tersebut. 

"Pemerintah sedang berusaha menambah pesawat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah berbicara dengan pusat, paling tidak bagaimana rute sebelumnya bisa kembali seperti dulu, seperti Lombok Singapura, Malaysia-Lombok," terangnya.

Wagub berharap segera cepatnya ada jalan keluar dari persoalan tersebut. Meski demikian pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak mengingat kewenangan penerbangan ada pada otoritas pemerintah pusat.