Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menyiapkan instrumen pemeriksaan orang asing menyusul pembukaan kembali penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padangpariaman.
Penerbangan internasional di bandara kebanggaan "urang awak" itu dijadwalkan berlaku pada tanggal 1 Oktober 2022 untuk rute Padang–Kuala Lumpur (PDG-KUL) dan Kuala Lumpur–Padang (KUL-PDG). "Pembukaan rute penerbangan internasional akan meningkatkan arus orang asing yang masuk ke Indonesia melalui BIM. Untuk itu, pengawasan dari Imigrasi harus maksimal," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar R. Andika Dwi Prasetya di Padang, Rabu.
BIM yang menjadi pintu masuk internasional, kata dia, pihaknya melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang akan memeriksa kelengkapan dokumen orang asing. Dokumen yang diperiksa, seperti dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk serta tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Setiap orang asing yang akan masuk akan diperiksa secara teliti untuk memastikan mereka yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Sumbar, sesuai dengan aturan, dan memberikan manfaat untuk daerah," katanya.
Andika mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk pemeriksaan keimigrasian di BIM, termasuk penempatan personel di sana. "Untuk sarana dan prasarana, tidak ada kendala karena penerbangan Padang ke Kuala Lumpur sebelumnya sudah ada. Hanya sempat ditutup sementara akibat pandemi COVID-19," jelasnya.
Ia menyatakan bahwa kebutuhan office serta konter imigrasi di terminal keberangkatan dan kedatangan BIM saat ini berfungsi dengan baik, bahkan telah tersedia loket untuk pembelian visa on arrival (VOA).
Baca juga: BNN Jakarta Utara tes urine 100 pegawai Imigrasi Priok
Baca juga: Imigrasi deportasi seorang warga Malaysia langgar "overstay" di Lombok
Selain fungsi pemeriksaan di BIM sebagai pintu masuk, pihak imigrasi juga akan memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas orang asing setelah mereka berada di wilayah Indonesia. Hal itu demi memastikan aktivitas orang asing sesuai dengan izin yang mereka miliki, misalnya pemegang visa kunjungan wisata malah bekerja.
Salah satu upaya memaksimalkan pengawasan adalah lewat tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Sumbar yang merupakan gabungan petugas dari berbagai instansi, seperti Polri, TNI, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. Andika menegaskan bahwa pihaknya akan menindak warga negara asing yang melanggar keimigrasian sesuai dengan aturan. Untuk pelanggaran lain, akan diproses oleh instansi terkait.
Berita Terkait
Anggaran Rp10 miliar untuk perbaikan sawah rusak di Sumbar
Rabu, 30 Oktober 2024 12:49
Sumbar bidik ajang di Hong Kong pada Oktober usai PON XXI
Senin, 9 September 2024 6:28
Sumbar mundur dari nomor Kecepatan akibat atlet cedera
Senin, 9 September 2024 6:17
Peraih emas FOBI dunia gagal di PON akibat terjauh
Senin, 9 September 2024 6:05
BNPB apresiasi Kemensos cepat dan cekatan tangani korban bencana
Rabu, 4 September 2024 5:28
Ada anak lain korban dugaan penganiayaan oknum aparat di Sumbar
Selasa, 25 Juni 2024 5:47
Langka!! Bunga rafflesia mekar sempurna di Matur Agam
Sabtu, 1 Juni 2024 16:34
Basarnas maksimalkan drone thermal mencari korban banjir Sumbar
Rabu, 22 Mei 2024 4:18