Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebutkan dengan diresmikannya tiga provinsi baru pada 11 November 2022 lalu merupakan tonggak sejarah di mana sebagai keberlanjutan pembangunan yang ada di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Yudianto kepada Antara di Jayapura, Senin, mengatakan berdasarkan UU No.14 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, kemudian UU No.15 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan UU No.16 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan di mana untuk mempercepat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Tujuan mulia pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini adalah agar pelayanan pemerintahan, pembangunan lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat di dalamnya secara khusus Masyarakat Asli Papua (OAP)," katanya.
Menurut Jeri, dalam membangun pemerintahan pada provinsi baru tersebut dibutuhkan kerja sama dari seluruh instansi serta komitmen bersama baik Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, TNI/POLRI dan stakeholder lainnya. "Hal ini sangat dibutuhkan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta lancar," ujarnya.
Baca juga: Laguna Wayag Raja Ampat tempat pembesar pari manta di dunia
Baca juga: PT Kilang Pertamina lindungi rusa sebagai tanggung jawab lingkungan
Baca juga: Laguna Wayag Raja Ampat tempat pembesar pari manta di dunia
Baca juga: PT Kilang Pertamina lindungi rusa sebagai tanggung jawab lingkungan
Dia menjelaskan selain itu juga peran dari tokoh adat, masyarakat, agama, perempuan dan pemuda untuk bergandengan tangan dalam menjaga situasi konduktivitas daerah. "Harapan kami ketiga provinsi baru tersebut segera dapat berjalan dan mengikuti irama pembangunan, tantangan ke depan hal ini tidaklah mudah apalagi di tengah-tengah kelesuan ekonomi global," katanya lagi.
Dia menambahkan selain itu juga dampak dari adanya kebijakan ekonomi dan fiskal Pusat dan Daerah sehingga dibutuhkan inovasi dan kreativitas yang konkret dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan walaupun pemerintahannya masih baru.*