"Kami mendukung langkah polri, dan saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda sejak mencuat kasus terakhir di Poso, dan memang ada sinyal infiltrasi atau upaya menggunakan NTB khususnya di Bima dan Dompu sebagai tempat seperti itu," kata Zainul kepada wartawan di Mataram, Sabtu petang.
Ia menyampaikan hal itu saat mendampingi Kapolda NTB Brigjen Pol Mochamad Iriawan, untuk menyampaikan kronologi penindakan hukum terhadap lima orang tersangka teroris DPO Poso, di dua lokasi di Kabupaten Dompu, pada Jumat (4/1) malam dan Sabtu pagi.
Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penggerebekan di kawasan perbatasan antara Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, namun masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Dompu, tepatnya di Mangge Nae, pada Jumat (4/1) sekitar pukul 18.00 Wita.
Dalam penggerebekan itu, tim Densus Antiteror menembak mati dua orang tersangka teroris masing-masing Roy asal Makkassar, Sulawesi Selatan, dan Baktiar asal Bima, NTB, karena melakukan perlawanan.
Tim Densus juga menyita dua unit senjata api laras pendek masing-masing jenis FN dan Revolver, serta mengamankan satu unit sepeda motor yang dipakai kedua teroris itu.
Selanjutnya, pada Sabtu (5/1) sekitar pukul 06.30 Wita, tim Densus Antiteror melakukan penggerebekan di tempat persembunyian tersangka tindak pidana terorisme lainnya di Dusun Kendai 2, Desa Bintek, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
Dalam aksi penggerebekan itu, tiga orang teroris DPO Poso ditembak mati karena melakukan perlawanan. Apalagi salah seorang menggenggam senjata api dan memakai jaket bom dan hendak meledakkan bom tersebut.
Namun, identitas ketiga orang itu belum diketahui karena tidak ada petunjuk identitas ditubuh mereka. Tidak ada kartu apa pun, sehingga masih perlu diidentifikasi oleh tim Densus Antiteror Mabes Polri untuk mengungkap identitas mereka.
Barang bukti yang disita dalam aksi penggerebekan di Dusun Kendai 2 itu, berupa bahan-bahan untuk merakit bom, dan tiga buah bom yang siap meledak.
Hanya saja, seorang tersangka tindak pidana terorisme yang juga DPO Poso berhasil melarikan diri, dan hingga kini belum ditemukan.
Lima orang tersangka teroris yang ditembak mati itu merupakan bagian dari tujuh orang teroris DPO Poso yang masuk ke Bima melalui jalur pelayaran dari Makkasar, beberapa pekan lalu.
Dua orang teroris lainnya masih dalam pengejaran, seorang berhasil kabur saat penggerebekan di Kendai 2, Dompu, dan seorang lainnya belum diketahui keberadaannya.
Zainul mengatakan, pemerintah beserta masyarakat di NTB tentu tidak menginginkan daerah itu disusupi tindakan-tindakan destruktif, apalagi aksi terorisme yang menyasar masyarakat sipil, sesama warga negara, dan yang bertentang dengan semua ukuran baik kebangsaan, keagamaan dan hal lainnya.
"Karena itu, saya sebagai gubernur mengajak semua masyarakat bahwa dari kasus penindakan yang dilakukan Densus Antiteror ini, menunjukkan bahwa kita sudah mulai tidak peduli dengan sekitar kita, karena informasi dari Bapak Kapolda, ada indikasi lima teroris yang tewas itu mendapat suplai tertentu dari masyarakat," ujarnya.
Menurut gubernur dari kalangan ulama itu, mungkin saja masyarakat tidak mengetahui indikasi teroris pada orang yang diberi dukungan itu, namun dari pengalaman tersebut seyogyanya masyarakat lebih peka terhadap anasir-anasir asing, termasuk mengetahui pola hidup yang cenderung eksklusif baik dari sikap dan tingkah lakunya maupun paham keagamaannya.
Semestinya, berbagai kejanggalan yang diketahui dalam kehidupan bermasyarakat harus diwaspadai di semua level kehidupan.
"Karena itu, di NTB ini harus ada gerakan untuk tidak menyamankan mereka (teroris), membuat siapa pun yang punya niat destruktif itu gerah dan tidak bisa tinggal di NTB. Ini, yang dibutuhkan, dan hal ini juga perlu disampaikan di masjid-masjid dan tidak boleh membiarkannya," ujarnya.
Zainul juga mengajak semua pihak untuk memahami secara benar konsep jihad, dan membantu aparat kepolisian mengontrol lingkungan.
Ia pun meminta seluruh bupati/wali kota di wilayah kepemimpinannya untuk lebih menekankan lagi kepada seluruh aparaturnya, di semua tingkatan.
"Saya instruksikan para bupati/walikota agar aktifkan semua jajaran pemerintahan sampai tingkat yang paling bawah, sampai kepala desa, dan kepala lingkungan, agar bisa mencermati hal-hal aneh yang tidak biasa," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
