Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian berupaya mengejar target transaksi produk dalam negeri senilai Rp250 triliun pada Temu Bisnis Tahap V dengan tiga langkah yang ditetapkan usai Rapat Koordinasi Pemetaan Komitmen dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Perindustrian.
“Target sebesar Rp250 Triliun tersebut akan dikejar dalam pelaksanaan Temu Bisnis Tahap V yang mengundang 1.200 peserta, yakni perwakilan dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, perusahaan industri, serta asosiasi yang terkait pengadaan barang jasa pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.
Langkah pertama, lanjut Dody, adalah persiapan pembuatan modul realisasi serta modul komitmen penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah, di mana modul ini akan dapat dijadikan acuan dalam penggunaan produk dalam negeri di tiap kementerian/Lembaga, BUMN/D, serta Pemerintah Daerah.
Langkah percepatan kedua yang dilakukan adalah pelaksanaan interkoneksi data penggunaan produk dalam negeri dalam aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan, SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, serta Sistem Informasi P3DN milik Kementerian Perindustrian.
“Interkoneksi data ini bisa dilaksanakan melalui kerja sama antara berbagai pihak, salah satunya melalui bantuan dari PT Telkom Indonesia Tbk. Keterbukaan data ini akan membantu proses pengawasan penggunaan PDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah,” jelas Dody.
Selanjutnya, guna mendukung tercapainya target transaksi dalam Temu Bisnis Tahap V, juga diperlukan pelaksanaan Temu Bisnis Virtual yang dilakukan secara berkala. Dody menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga dapat mendorong penggunaan PDN dengan melaksanakan Temu Bisnis antara penyedia dengan pemilik anggaran secara berkala.
Temu Bisnis tersebut bisa dilaksanakan secara virtual ataupun tatap muka langsung. Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis sejak Maret 2022. Kegiatan Temu Bisnis Tahap V Tahun 2023 bertujuan untuk menghubungkan pemilik anggaran belanja pemerintah serta BUMN dengan produsen produk dalam negeri, baik dari hulu hingga hilir.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada pelaksanaan Temu Bisnis tersebut, juga akan dilaksanakan Penghargaan P3DN bagi pengguna serta produsen yang telah memberikan perhatian pada usaha peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Sekjen Kemenperin menyebutkan penghargaan ini akan menilai seluruh aspek terkait program P3DN.“Yang dinilai di sektor pengguna adalah aspek realisasi sebesar 55 persen, aspek perencanaan 20 persen, aspek evaluasi 15 persen, serta aspek kampanye sebesar 10 persen,” terangnya.
Ia menambahkan, Menteri Perindustrian secara khusus akan memberikan Penghargaan P3DN tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Kemenperin juga menyiapkan Pameran Produk Dalam Negeri yang akan menampilkan produk-produk unggulan yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Kemenperin juga menjalin kerja sama dengan berbagai asosiasi dan Lembaga untuk mengadakan seminar dan coaching terkait penggunaan produk dalam negeri. Dody juga menyebutkan bahwa dalam kegiatan ini akan dilaksanakan Forum Komunikasi yang bisa diikuti oleh seluruh Tim P3DN di Indonesia.
Baca juga: Kemenperin jamin keamanan data IKI
Baca juga: Menperin apresiasi realisasi investasi Sharp Rp582 miliar
“Kami menyadari bahwa pelaksanaan Program P3DN masih jauh dari sempurna. Sehingga Forum Komunikasi tersebut akan diselenggarakan untuk bersama-sama mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh Timnas P3DN dan Tim P3DN instansi, sehingga bisa dicari jalan tengahnya,” jelas Sekjen.
Menutup acara Rapat Koordinasi Pemetaan Komitmen dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Sekjen Kemenperin mengingatkan kepada seluruh Kementerian, Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah untuk segera menunjukkan komitmen penggunaan produk dalam negerinya.
“Seluruh Kementerian, Lembaga, BUMN, serta Pemerintah Daerah agar segera melakukan penginputan SIRUP sebagai dasar komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2023. Segerakan kontrak untuk meningkatkan realisasi. Kementerian dan Lembaga juga bisa segera melakukan Temu Bisnis di instansi masing-masing,” tegasnya.
