Antara dua suku itu, yakni Samawa dan Mbojo, tidak pernah ada konflik. Kedua suku ini sudah menyatu dan disimbolkan dalam pernikahan keluarga Sultan Bima dengan Sultan Sumbawa
Sumbawa Besar,  (Antara) - Anggota DPD RI Dapil NTB Irjen Polisi (Purn) Prof Dr Farouk Muhammad menegaskan tim observasi tidak perlu khawatir terjadi konflik antara dua suku mayoritas, Samawa di Sumbawa Barat, dengan Mbojo di Bima, Dompu.

Pada diskusi masyarakat Pulau Sumbawa dengan Tim Observasi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Wisma Daerah Sumbawa, Farouk Muhammad yang juga mantan Gubernur PTIK itu menjamin bahwa tidak pernah terjadi dalam sejarah, kedua suku di Pulau Sumbawa tersebut terlibat konflik.

"Antara dua suku itu, yakni Samawa dan Mbojo, tidak pernah ada konflik. Kedua suku ini sudah menyatu dan disimbolkan dalam pernikahan keluarga Sultan Bima dengan Sultan Sumbawa," kata Farouk di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Lebih lanjut Farouk berharap agar pada internal Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) tidak ada lagi kekisruhan.

"Tidak perlu ada yang merasa sebagai pahlawan, karena semuanya berkontribusi dalam upaya perwujudan PPS," ucapnya.

Selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) DOB non-Papua, Farouk menjamin bahwa RUU PPS akan dibahas kembali pada 6 Mei mendatang untuk disahkan menjadi UU PPS.

"Kami minta masyarakat banyak berdoa agar semua proses berjalan lancar," ujarnya.

Sementara itu, Farouk menyatakan bahwa anggota DPD RI kini telah memiliki peran yang strategis untuk bersama-sama dengan anggota DPR RI membahas UU tentang Desa.

"DPD RI telah diikutsertakan dan mendapat tempat. DPD ambil bagian dalam merancang sejumlah UU baru, termasuk UU Desa dan sekarang ini tengah dibahas RUU Pemilihan kepala daerah," kata dia.

Beberapa waktu lalu, lanjut Farouk, anggaran bagi desa hanya 32 persen. Sekarang bertambah menjadi 35 pesren yang dianggarkan dari pusat, bukan melalui APBD.

Terkait dengan usulan daerah otonomi baru, Pulau Sumbawa akan dimekarkan menjadi provinsi bersama 65 DOB lainnya, serta adanya penambahan 22 daerah yang juga diusulkan dimekarkan di tingkat pusat.

"Kami di DPD dan DPR memberikan dukungan penuh terhadap DOB Propinsi Pulau Sumbawa," ujar pria asal Bima ini.


Pewarta :
Editor: Dina
COPYRIGHT © ANTARA 2026