Kota Bogor (ANTARA) - Anggota MPR RI Diah Pitaloka menilai perlu mempertimbangkan regulasi lebih rinci terhadap media massa guna membantu menyiarkan strategi kebudayaan untuk mengembangkan potensi ekonomi dengan memperkuat jati diri bangsa melalui konten, film, dan penyiaran.
Hal itu dutarakan Diah Pitaloka merespons pertanyaan wartawan terkait bagaimana televisi, radio, dan akun-akun media sosial membagi waktu tayang untuk menyiarkan konten-konten budaya Indonesia maupun membuat konten yang mengedepankan prinsip-prinsip budaya Indonesia.
"Bagus juga (ada regulasi) , baik TV ataupun radio ya, yang membangun nilai Pancasila atau mungkin konten dari sosial media itu," kata Diah usai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung PPIB Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Diah memandang sudah saatnya Indonesia butuh kreatifitas yang bisa menerjemahkan nilai-nilai Pancasila agar lebih bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari atau menjadi semangat yang kemudian bisa menggerakkan banyak orang.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran.
Namun demikian, katanya, konten maupun karya perfilman atau penyiaran belum sepenuhnya digemari masyarakat dengan tema-tema yang menyuguhkan kebudayaan. Beda halnya dengan Negara Korea yang telah berhasil secara masif memproduksi film dan konten-konten khas budaya mereka, bahkan dibanggakan dan dirindukan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah langkah dalam mendengar aspirasi masyarakat soal bagaimana Pancasila dapat kembali digaungkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan menjadi nilai-nilai dasar yang dipegang kuat seluruh anak bangsa.
Baca juga: MPR dukung rencana bunga pinjaman nol persen UMKM
Baca juga: MPR gandeng PERMAHI kaji perlunya amendemen UUD 1945
Di tengah gencarnya budaya asing, seperti budaya barat dan negara-negara Asia lain yang masuk ke Indonesia, di antaranya K-Pop dari Korea dan makanan-makanan western dan "chiness food" perlu ada kesadaran yang dikampanyekan secara kreatif kepada masyarakat bahwa budaya Indonesia jauh lebih kaya, paparnya.
Diah berpendapat bahwa regulasi yang dibuat tentang strategi kebudayaan hingga ke media massa perlu dukungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia.
"Ya ini MPR/DPR RI kan sosialisasi 4 pilar, kita berharap teman-teman DPRD, eksekutif, dan kepala daerah tetap semangat mengutarakan, membangun pemahaman, dan membangun program kerja tentang nilai-nilai kebangsaan," katanya.
Diah mengungkapkan tantangan bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana memahami diri sebagai sebuah bangsa besar. Hal itu, katanya. karena para pemuda khususnya masih krisis identitas mengenai dirinya siapa sebagai anak bangsa dan mau apa ke depan. Meskipun, sebagian pemuda yang sudah mengerti Pancasila dan menyadari, namun bingung harus berbuat apa.
