Dikpora Mataram Tindaklanjuti Penyegelan SDN 51 Cakranegara

id SDN Cakranegara

Dikpora Mataram Tindaklanjuti Penyegelan SDN 51 Cakranegara

Ilustrasi - Peristiwa penyegelan sekolah (Ist)

Pada waktu penyegelan Selasa (12/8) lalu, kami langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti hasil laporan tentang perilaku kepala SDN 51 Cakranegara yang diduga otoriter atas kepemimpinannya itu
Mataram,  (Antara) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram akan menindaklanjuti penyebab disegelnya Sekolah Dasar Negeri 51 Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, oleh warga maupun guru dan para wali murid.

"Pada waktu penyegelan Selasa (12/8) lalu, kami langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti hasil laporan tentang perilaku kepala SDN 51 Cakranegara yang diduga otoriter atas kepemimpinannya itu," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram H Ruslan Efendi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Menurut dia, pihaknya tidak bisa langsung mengklaim atas aduan warga tersebut, "kami harus klarifikasi dulu, tidak bisa dengan melihat laporan dari satu pihak saja, keterangan dari kepala sekolahnya belum kita dapatkan," katanya.

Untuk diketahui, guru maupun orang tua murid dan warga sekitar melakukan penyegelan itu dikarenakan sudah tidak mampu menahan emosi atas sikap kepala sekolahnya, dan aksi tersebut hanya dilakukan untuk menarik perhatian pihak Dinas Dikpora yang memiliki wewenang atas persoalan itu.

"Mereka menyegel ruang guru dan memulangkan para siswa, tapi sudah bisa diamankan dengan adanya kesepakatan dalam pertemuan pada Selasa (12/8) lalu," katanya.

Dalam pertemuan yang dilakukan di sekolah tersebut, dinas dikpora berjanji akan menindaklanjuti persoalan itu dengan syarat warga harus membuka segel dan para guru kembali beraktivitas melanjutkan proses belajar mengajar.

"Hal semacam itu sebenarnya tidak patut untuk dilakukan, karena sama saja menghambat pendidikan yang sudah menjadi hak anak-anak kita," katanya.

Sebelumnya, guru olahraga SDN 51 Cakranegara Indah Susanti memberikan satu keterangan sikap yang dianggap otoriter tersebut, yaitu dengan mengeluarkan seorang murid untuk tidak bersekolah lagi disana, karena anak itu mengecat rambutnya.

Menurut dia, sikap tersebut tidak patut dilakukan dengan langsung mengeluarkan anak itu tanpa merapatkannya terlebih dulu dengan pihak guru maupun komite sekolah, "setelah ditegur, esok harinya si murid langsung mencukur rambutnya, itu menandakan dia telah menyadari kesalahannya," katanya.

Dari hasil pertemuan Selasa (12/8) lalu, pihak warga dan guru maupun orang tua murid menuntut agar kepala sekolahnya itu diganti dengan sosok seorang pemimpin yang tepat dalam mengayomi dan mendidik anak-anak di sekolah tersebut.