Hanya saja itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya, mengingat kondisi keuangan daerah yang tidak baik akibat COVID-19, sehingga menyebabkan banyak anggaran yang harus direfocusing oleh pemerintah.
"Jadi ini bukan salah eksekutif atau legislatif. Karena akibat pengaruh COVID-19 ini, kita harus sama-sama menyadari," kata Muzihir.
Menurut Muzihir, untuk dapat melunasi utang-utang tersebut harus ada terobosan yang perlu dilakukan Pemprov NTB.
"Yang belum dibayar ini kan kontraktor kecil. Kalau kontraktor besar mereka masih bisa bertahan. Kalau yang kecil kan tidak bisa," ujarnya pula.
Untuk utang terbesar ini, kata Muzihir, berada di tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yaitu Dinas PUPR NTB, Dinas Perkim NTB, dan Dinas Pertanian NTB.
"Kalau untuk OPD lain sudah selesai semuanya," katanya lagi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Lombok Timur Rahmatullah Jayadi mendesak Pemprov NTB membayar utang kepada puluhan kontraktor proyek. Utang pagu anggaran tahun 2022 itu sebesar Rp350 miliar.
Ia menuturkan dari satu kontraktor yang menangani proyek pokir DPRD NTB saja, Pemprov NTB berutang Rp1 miliar sampai Rp5 miliar. Utang itu tak kunjung dibayar selama tahun lalu.
"Kami kira Pemprov NTB telah gagal membina pengusaha kalangan menengah ke bawah," katanya pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Utang Pemprov NTB ke kontraktor tinggal Rp300 miliar
