Masalah ini yang masih menjadi kendala di UMKM, sebab setiap kali pengajuan pinjaman kredit di perbankan hal tersebut selalu dipersoalkan, sehingga bank enggan memberikan pinjamanMataram, (Antara) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melatih 420 unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai langkah antisipasi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Supran di Mataram, Selasa, mengatakan pelatihan itu dititikberatkan pada penyusunan laporan keuangan yang hingga kini seluruh UMKM masih kesulitan menyelesaikannya.
"Masalah ini yang masih menjadi kendala di UMKM, sebab setiap kali pengajuan pinjaman kredit di perbankan hal tersebut selalu dipersoalkan, sehingga bank enggan memberikan pinjaman," kata Supran.
Menurut dia, semestinya hal ini tidak perlu terjadi jika UMKM tersebut telah memahami bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik dan dapat diterima oleh dunia perbankan.
"Jadi laporan keuangan itu harus `bankable`, artinya bagaimana menyusun laporan keuangan baik neraca saldo, buku besar, maupun transaksi keuangan yang dapat diterima oleh bank. Paling tidak UMKM dapat menyusun laporan keuangan secara sederhana saja dulu," ujarnya.
Menurutnya, untuk tahun 2014 sudah 14 angkatan yang dilatih menyusun laporan keuangan, masing-masing angkatan terdiri atas 30 orang atau satu UMKM sehingga total keseluruhan 420 UMKM.
"Jumlah tersebut dari total 600 UMKM yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-NTB. Sedangkan jumlah koperasi di daerah ini mencapai 3.904 unit," katanya.
Namun, kata Supran, yang mengikuti pelatihan itu adalah UMKM yang masuk dalam kategori usaha mikro, bukan industri dalam skala menengah ataupun besar. "Artinya, yang memiliki omzet di atas Rp50 juta pertahun," katanya.
Ia mengatakan, rata-rata UMKM yang mengikuti pelatihan ini bergerak di bidang usaha kerajinan, pertanian, dan industri olahan lainnya.
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk membiayai pelatihan UMKM tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB.
Pihaknya optimistis menjelang diberlakukannya MEA tahun 2015, UMKM di NTB sudah siap bersaing dengan negara sesama ASEAN.
"Sebetulnya, kami tidak terlalu khawatir terhadap kondisi UMKM. Justru yang dikhawatirkan, bisakah industri menengah atau besar mampu bersaing dalam MEA 2015," kata Supran.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
