DPRD Situbondo Jatim pastikan penutupan praktik prostitusi selama Ramadhan

Situbondo (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Situbondo Hadi Prianto memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas atau penutupan praktik prostitusi di beberapa tempat bekas eks lokalisasi maupun tempat hiburan malam selama bulan puasa Ramadhan 1444 Hijriah.

"Kemarin malam, Komisi 1 dan Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke eks lokalisasi gunung sampan (Desa Kotakan), untuk menindaklanjuti surat edaran (SE) Bupati Situbondo, tertanggal 20 Maret 2023, yang salah satu isinya pengusaha di lingkungan eks lokalisasi tidak melakukan aktivitas atau ditutup," ujarnya di Situbondo, Jawa Timur, Senin.

Dalam sidak di tempat bekas lokalisasi di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo itu, kata Hadi, sudah tampak sepi dan dipastikan para pekerja seks komersial (PSK) sudah pulang atau tidak melakukan praktik prostitusi.

Menurut dia, di sela sidak untuk memastikan tidak ada aktivitas di bekas lokalisasi itu, anggota dewan gabungan Komisi I dan Komisi IV ditemui ketua RT, Sekretaris Pemerintahan Desa Kotakan, Camat Situbondo, Kapolsek dan Babinsa. "Pada prinsipnya yang sebelumnya dikabarkan pekerja seks komersial masih ada di eks lokalisasi gunung sampan, tadi kami pastikan sudah pulang semuanya. Mudah -mudahan PSK yang pulang tidak kembali lagi ke Situbondo," kata politikus Partai Demokrat itu.

Hadi mengatakan sudah menyatakan komitmen bersama pemerintahan desa setempat bahwa setelah bulan Ramadhan akan memperketat kedatangan orang luar daerah ke tempat bekas lokalisasi gunung sampan tersebut.

Baca juga: Kapolda NTB meminta distributor tak timbun bahan pokok
Baca juga: Ketua DPRD NTB ajak warga tingkatkan ibadah saat Ramadhan

"Kami bersama pemerintahan desa berkomitmen memperketat kedatangan orang luar Situbondo. Bahkan, jika yang datang benar-benar PSK dari luar, pihak desa pemerintah desa akan menolak. Mudah-mudahan komitmen ini menjadi dilakukan bersama-sama menolak prostitusi di bekas lokalisasi gunung sampan, maupun di pinggir jalan," ucapnya.

Hadi menambahkan, Komisi I dan Komisi IV juga bertemu dengan tokoh masyarakat setempat dan para tokoh itu juga setuju tidak ada lagi praktik prostitusi di Situbondo. "Mungkin ada dampak bagi warga yang tinggal di kawasan itu, mungkin mengenai pekerjaan. Pemerintah daerah juga harus bisa memberikan perhatian, baik bantuan bantuan bahan pangan dan kesempatan bekerja di perusahaan yang ada di Situbondo," katanya.