Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan anggaran sebesar Rp200 juta untuk menggelar kegiatan bursa kerja (job fair) ke Kementerian Tenaga Kerja sebagai salah satu upaya mengurangi angka pengangguran di kota ini.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Rabu, mengatakan usulan kebutuhan anggaran itu diajukan karena anggaran yang sudah disiapkan dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) tidak dapat digunakan. "Setelah kita konsultasikan, ternyata regulasi yang ada tidak membolehkan kita menggunakan DBHCT untuk menggelar kegiatan bursa kerja tersebut," katanya.
Karena itulah, kegiatan bursa kerja yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan kedua tahun 2023 ditunda, sampai adanya bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat. "Bursa kerja kemungkinan kita laksanakan setelah APBD perubahan 2023," katanya.
Rudi menilai kegiatan bursa kerja menjadi salah satu program prioritas sebagai salah satu upaya memberikan informasi dan peluang kerja bagi para pencari kerja di daerah ini sekaligus mengurangi angka pengangguran. "Angka pengangguran di Mataram saat ini mencapai sekitar 15.000 orang," katanya.
Baca juga: Pemkab Lombok Utara menggelar bursa kerja untuk kurangi pengangguran
Baca juga: Job Fair di Bazar Mandalika mulai dibuka
Terkait dengan itu, sembari menunggu realisasi anggaran, pihaknya mulai melakukan koordinasi dengan sejumlah perusahaan di Kota Mataram, terkait dengan potensi kebutuhan pekerja. Dengan demikian, begitu kegiatan bursa kerja sudah dekat, Disnaker memiliki gambaran dan pihaknya akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk memberikan informasi pasti terhadap kebutuhan pekerja di masing-masing perusahaan. "Harapannya, melalui kegiatan bursa kerja bisa mengakomodasi pencari kerja dari warga Kota Mataram secara maksimal," katanya.*
Mataram usulkan anggaran kegiatan bursa kerja Rp200 juta
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan. (ANTARA/Nirkomala)
