Lombok Utara yakini "global hub" tekan kemiskinan

Lombok Utara (Antara NTB) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, meyakini rencana pembangunan mega proyek "Global Hub" atau Kota Bandar Internasional akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan penduduk di wilayah pesisir.

"Angka kemiskinan masyarakat pesisir bisa ditekan lagi, terutama jika rencana pembangunan mega proyek Global Hub di Kecamatan Kayangan, bisa terwujud," kata Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, di Lombok Utara, Rabu.

Menurut dia, penduduk miskin di daerahnya terkonsentrasi di wilayah pesisir karena sebagian besar warganya memang hidup di kawasan pesisir.

Oleh sebab itu, kata dia, tidak heran angka kemiskinan di daerahnya tercatat paling tinggi dibandingkan sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB.

"Memang, angka kemiskinan di Lombok Utara ini tertinggi di NTB. Tetapi, penurunan angka kemiskinan di daerah ini juga paling tinggi di NTB. Yang dulunya angka kemiskinannya 43 persen turun menjadi 34 persen," ujarnya.

Wakil Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar, menambahkan tingginya angka kemiskinan disebabkan masyarakat pesisir masih berprofesi sebagai nelayan tradisional.

Para nelayan tradisional itu sering tidak melaut, terutama pada saat musim cuaca buruk melanda perairan laut.

"Dalam satu tahun, biasanya nelayan di daerahnya tidak melaut selama tiga bulan. Kondisi tersebut disebabkan cuaca buruk yang bisa membahayak jiwanya," katanya.

Najmul menyebutkan total luas kawasan pesisir Lombok Utara sekitar 125 kilometer. Semua kawasan pesisir sangat potensial untuk dikembangkan, baik untuk sektor pariwisata maupun untuk pemanfaatan kekayaan lautnya.

Hanya saja, kata dia, pengembangan kawasan pesisir untuk pariwisata masih dianggap jauh lebih menguntungkan saat ini.

Padahal, potensi mengembangkan perekonomian masyarakat pesisir sangat besar karena hampir semua hotel di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, masih membeli ikan dari Bali dan membeli sayur dari pasar tradisional Kebon Roek Ampenan, Kota Mataram.

"Seharusnya masyarakat pesisir di Lombok Utara juga berpeluang untuk menyuplai ikan maupun sayur ke hotel-hotel," ucapnya.

Untuk itu, Najmul berharap program pengembangan kawasan pesisir tangguh (PKPT) bisa tepat sasaran dan sesuai kondisi masyarakat pesisir.

"Jangan sampai ada lagi kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan sapi kepada nelayan. Nelayan itu tidak biasa beternak. Itu kebijakan yang kurang tepat," ujarnya. (*)