Menanti realisasi dua megaproyek di lombok utara oleh masnun masud

id global hub Lombok Utara

Rombongan dari Dinas PU Provinsi NTB dan Badan penanaman modal provinsi serta Bappeda Lombok Utara serta Dishub melakukan survei ke rencana lokasi pembangunan Global Hub di Kecamwatan Kayangan.

....Geliat pembangunan di Bumi "Tiok Tata Tunak" (moto Kabupaten Lombok Utara) yang kini baru berusia tujuh tahun relatif cukup pesat".
Mataram,  (Antara NTB) - Impian masyarakat di ujung utara Pulau Lombok untuk menggapai kehidupan yang lebih cerah agaknya akan menjadi kenyataan.

Geliat pembangunan di Bumi "Tiok Tata Tunak" (moto Kabupaten Lombok Utara) yang kini baru berusia tujuh tahun relatif cukup pesat.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara tidak hanya di sektor pariwisata serta pertanian, kelutan, dan perikanan, tetapi posisi strategis Pulau Lombok, terutama Kabupaten Lombok Utara yang berada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, menjadi berkah bagi kabupaten kesepuluh di Provinsi NTB.

Letak geografis Kabupaten Lombok Utara yang relatif cukup strategis dan didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di daerah itu.

Setidaknya dua megaproyek dengan nilai investasi triliunan rupiah akan dibangun di Kabupaten Lombok Utara. Kedua proyek itu adalah Global Hub Bandar Internasional Kayangan dan kilang minyak.

Rencana investasi besar-besaran itu mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pusat serta para anggota DPR RI. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons positif usulan Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan rencana pembangunan Global Hub Bandar Kayangan yang akan dibangun di Kabupaten Lombok Utara.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB Ridwan Syah yang mendampingi Gubernur NTB audensi dengan Presiden meminta dukungan pemerintah pusat terkait dengan rencana pembangunan Global Hub Bandar Kayangan sebagai salah satu proyek investasi unggulan NTB.

"Pak Gubernur memohon dukungan Bapak Presiden, setidak-tidaknya Bandar Kayangan bisa dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK)," katanya.

Menanggapi usulan gubernur itu, Presiden Jokowi memberikan respons positif. Jokowi meminta Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk memastikan hal-hal yang terkait dengan rencana pembangunan Kota Bandar Internasional tersebut.

"Respons Bapak Presiden positif dan meminta pemerintah provinsi dan kabupaten memastikan ketersediaan tanah, kesiapan investor, dan perencanaan yang terintegrasi," kata Ridwan.

Selain itu, juga memastikan bahwa rencana pembangunan Bandar Kayangan ini masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta segera merevisi rencana tata ruang.

"Dari permintaan beliau itu, RPJMN sudah, tinggal sekarang memastikan persoalan ketersediaan tanah dan investor yang akan menangani kawasan itu nantinya," ujarnya.

Dalam kaitan itu, pemerintah sedang menyiapkan sebuah kota baru di Pulau Lombok. Nama kota tersebut adalah Kota Baru Bandar Kayangan di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Rencananya, "groundbreaking" kota baru itu dilaksanakan Januari 2016. Kota baru ini akan mempunyai panjang sekitar 11 kilometer dengan total luas area 80.000 hektare. Pada tahap awal ini baru membutuhkan sekitar 3.000 hektare untuk Pelabuhan Kayangan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung rencana pembangunan Kota Baru Bandar Kayangan.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak telah meninjau langsung lokasi pembangunan kota baru Bandar Kayangan itu.

Kecamatan Kayangan dirancang sebagai kawasan agropolitan, agroindustri, dan perikanan serta sentra industri kecil skala kabupaten yang juga direncanakan sebagai pusat kegiatan kawasan skala lokal kabupaten dengan dukungan infrastruktur.

Bandar Kayangan nantinya merupakan bagian dari pengembangan wilayah Pulau Lombok, yang terkait dengan pengembangan kawasan pariwisata/KEK Mandalika, Kawasan Pariwisata Senggigi/Gili dan Rinjani, kawasan pertanian dan kawasan perkotaan, serta terintegrasi dengan pelabuhan dan bandara.

Nantinya Kementerian PUPR dapat memberikan dukungan penyiapan master plan Bandar Kayangan yang di dalamnya termasuk studi air bersih serta dukungan infrastruktur terpadu.

Alasan pembangunan Kota Baru karena Selat Lombok saat ini mulai ramai menjadi arus lalu lintas perdagangan kapal-kapal besar yang mendarat di Singapura. Sedikitnya 20 kapal besar setiap hari melewati Selat Lombok karena menghindari Selat Malaka (gelombang besar) di samping biaya mahal.

Di kota baru ini nantinya juga akan dibangun pusat ekspor/impor barang setengah jadi yang kini sedang dilirik oleh beberapa negara. Bandar Kayangan diharapkan memiliki lima fungsi, yakni sebagai pelabuhan, pusat Industri, pusat Energi, perdagangan, wisata, dan perumahan.



Kilang Minyak

Selain megaproyek Global Hub, Pertamina telah merencanakan membangun kilang minyak berikut depot-depot bahan bakar minyak. Instruksi Presiden RI juga memberikan dukungan dengan mengucurkan dana sebesar Rp1,8 triliun pada tahun 2016.

Rencana pembangunan kilang minyak itu mendapat dukungan dari anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB Kurtubi.

Ia mendorong pemerintah membangun kilang minyak di NTB karena Selat Alas di Pulau Lombok sering dilalui dan menjadi lalu lintas tanker. Sementara itu, di Selat Malaka cenderung padat dan cenderung rawan.

"Saya mendorong pemerintah pusat dan Pertamina membangun kilang minyak di NTB. Alasan saya karena Selat Alas di pulau Lombok sering dilalui tanker. Sementara di Selat Malaka rawan dan padat," katanya saat melakukan knjungan kerja di NTB.

Anggota DPR RI kelahiran Kediri, Kabupaten Lombok Barat, mengatakan bahwa di kawasan Bali, NTB, NTT, dan Maluku belum memiliki kilang minyak. Jika rencana itu direalisasikan, biaya distribusi bahan bakar minyak akan lebih murah.

Selain itu, jika minyak mentah yang dibeli pemerintah berasal dari Afrika Barat, misalmua Nigeria, Angola akan masuk jalur selatan dan lebih efisien melalui jalur selat alas.

Menurut dia, rencana pembangunan kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur, karena selama ini pemerintah membeli minyak mentah dari wilayah seperti Arab Saudi. Namun, jika hal tersebut dilakukan akan menyebabkan ongkos produksi pengiriman minyak ke Bali, NTB, NTT dan Maluku akan mahal.

Dari sisi keamanan, kata Kurtubi, pembangunan kilang minyak di Bontang tidak terlalu bagus. Pasalnya, jika Indonesia perang dengan negara tetangga, dengan mudah kilang minyak dihancurkan. Selain itu, juga sudah terdapat kilang minyak di Balikpapan.

"Saya mengimbau menteri terkait dan Presiden membangun kilang minyak baru di Pulau Lombok," katanya.

Rencana pembangunan dua megaproyek itu menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu NTB Ridwansyah mengatakan bahwa Rusia dan Tiongkok tertarik dengan potensi kilang minyak di perairan laut Kabupaten Lombok Utara.

"Kilang minyak itu bagian yang saling mendukung dengan keberadaan Global Hub atau bandar internasional di Kabupaten Lombok Utara," katanya.

Ia mengatakan bahwa investor dari dua negara itu sudah menjadwalkan kunjungan ke lokasi yang memiliki potensi kilang minyak tersebut. Namun, mereka menunda rencana tersebut.

"Rencananya investor itu akan datang bersama anggota DPR RI yang membidangi masalah pertambangan dan perminyakan, yakni Kurtubi, sekaligus melihat Global Hub," ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya beberapa investor dari Eropa dan Asia tertarik dengan rencana pembangunan kilang minyak yang menjadi bagian dari bandar internasional di Lombok Utara. Namun, yang benar-benar menunjukkan komitmennya saat ini baru investor Rusia dan Tiongkok.

"Banyak investor yang datang mau melihat dan itu sah-sah saja karena belum ada yang punya. Itu juga bukan punya pemerintah, kami hanya menawarkan ada potensi kilang minyak," ucap Ridwansyah.

Pada prinsipnya, kata dia, investor selalu tertarik untuk berinvestasi. Namun, mereka tentu harus melihat secara detail, seperti apa potensi bisnis yang mau digarap, termasuk potensi kilang minyak di Lombok Utara.

Potensi kemaritiman di Lombok Utara, baik itu kilang minyak, bandar internasional dan galangan kapal sudah ditawarkan ke investor di luar negeri melalui kedutaan besar, konsulat jenderal, atau perwakilan mereka.

"Sekarang ini mereka berencana ke lapangan melihat potensi yang ditawarkan. Tugas kami menyiapkan perencanaan dan konsepnya," kata Ridwansyah.

Kehadiran kilang minyak itu, menurut dia, cukup penting karena kondisi sejumlah kilang minyak di Indonesia sudah relatif cukup tua. Kilang-kilang minyak yang tua ini diduga menjadi salah satu penyebab penurunan "lifting" minyak mentah.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi melihat peluang untuk mengembangkan sektor migas di daerahnya. Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembuatan kilang minyak.

"Kawasan di Lombok Utara lokasi baik buat kilang minyak, jadi usulan pembangunan kilang minyak di situ," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPN dan kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan bahwa wilayah NTB sangat tereintegrasi.

"Di sini ada kilang minyak, pelabuhan, jadi strategis, jadi kalau baik diintegrasikan akan diperbaiki sebaik-baiknya, semua yang baik dinilai manfaatnya akan direspons dalam kurikulum awal," ujarnya.

Pemprov NTB terus mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan rencana pembangunan kilang minyak di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam pelaksanaan Murenbang Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Desember tahun lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago berjanji akan menindaklanjuti program-program strategis pemerintah daerah dan akan memasukkannya dalam perencanaan pembangunan nasional lima tahun mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB Muhammad Husni mengatakan bahwa pembangunan kilang minyak membutuhkan investasi yang besar. Namun, Pemprov NTB berharap pemerintah pust bisa mempercepat pembangunannya.

"Untuk wilayah timur Indonesia, memang masih belum ada kilang minyak. Yang ada saat ini ada di beberapa tempat, seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Jika kilang minyak di NTB dapat direalisasikan, akan menambahkan jumlah kilang minyak di Indonesia.

Akankah dua megaproyek bernilai triliunan rupiah itu dibangun di "Bumi Tiok Tata Tunak"? Hal ini tentunya sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dan dukungan masyarakat serta keseriusan investor untuk merealisasikan proyek tersebut.(*) 

Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar