Wajah Lombok Utara pada usia 7 tahun

id lombok utara djohan

Wajah Lombok Utara pada usia 7 tahun

Bupati Lombok Utara H Djohaj Sjamsu

Sepuluh tahun silam kondisi sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Utara cukup memprihatinkan. Kemiskinan dan keterbelakangan lekat dengan kehidupan masyarakat di wilayah utara Pulau Lombok ini".
Tak terasa kini kabupaten muda di ujung utara Pulau Lombok itu telah berusia 7 tahun. Pekan lalu, Bumi "Tiok Tata Tunak" telah merayakan hari ulang tahunnya yang ketujuh.

Kabupaten Lombok Utara resmi berdiri sendiri setelah dimekarkan dari Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 Juli 2008. "Dayan Gunung" (sebutan Lombok Utara) merupakan kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sepuluh tahun silam kondisi sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Utara cukup memprihatinkan. Kemiskinan dan keterbelakangan lekat dengan kehidupan masyarakat di wilayah utara Pulau Lombok ini.

Namun, pada usianya yang baru seumur jagung, perkembangan pembangunan di Lombok Utara relatif cukup pesat. Kendati harus merangkak dari bawah, perlahan tetapi pasti Kabupaten Lombok utara di bawah kepemimpinan Bupati Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati H. Najmul Ahyar berhasil mengejar ketertinggalannya.

Pada tanggal 9 Desember 2015, Lombok Utara akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) kedua. Pada pilkada kedua, petahana Bupati Djohan dan Wakil Bupati Najmul akan bertarung di panggung pilkada serentak itu.

Terlepas dari pertarungan di panggung pilkada, sejatinya kedua putra asli Lombok Utara itu telah meletakkan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan di Bumi Tiok Tata Tunak (moto Kabupaten Lombok Utara).

Kendati baru berusia tujuh tahun, perkembangan pembangunan di segala bidang di daerah itu relatif cukup berhasil. Infrastruktur yang sebelumnya relatif terbatas, kini cukup memadai. Bahkan, jalan-jalan ke pelosok dusun yang sebelumnya jalan tanah, sekarang sudah beraspal.

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu mengakui angka kemiskinan di daerahnya ketika terpisah dari kabupaten induk Lombok Barat mencapai 43 persen. Namun, telah mampu diturunkan menjadi 8 persen.
Demikian pula, dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur komponen pendidikaan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk paling rendah di antara sembilan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB.

"Walaupun IPM Lombok Utara rendah, kenaikannya merupakan yang tertinggi di Provinsi NTB. Ini tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat di daerah ini," katanya.

Demikian pula, angka pengangguran di Lombok Utara relatif rendah, yakni hanya 3 persen, termasuk angka kriminalitas yang terjadi paling rendah di daerah ini.

Kondisi yang aman dan dinamis di Lombok Utara ini, menurut Djohan, menarik minat para investor untuk membuka usaha di Bumi Tiok Tata Tunak, terutama di sektor pari7wisata. Pembangunan fasilitas akomodasi kian pesat di sejumlah objek wisata di daerah ini.

"Ini bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Lombok Utara," ujarnya.

Ia mengakui masih banyak yang harus diperjuangkan untuk memajukan Lombok Utara, seperti untuk mengatasi angka kemiskinan, terutama terkait dengan kepemilikan rumah layak huni akan dibangun 18.000 unit rumah dengan dana yang bersumber dari Kementerian Perumahan Rakyat, APBD provinsi, dan APBD kabupaten. Dana dari APBD Kabupaten Lombok Utara sudah dianggarkan sebesar Rp10 miliar.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia, Djohan mejadikan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai program skala prioritas dengan membangun rumah sakit yang diikuti dengan menambah puskesmas. Demikian pula, dengan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus menambah bangunan sarana dan prasarana.

"Terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan, saya berharap petugas kesehatan tetap tersenyum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik akan mempercepat penyembuhan pasien," ujarnya.

LKPJ Diterima
Salah satu fakta keberhasilan kepemimpinan Djohan Sjamsu juga tercermin dari diterimanya laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Utara oleh seluruh fraksi setelah melalui berbagai analisis dan pembahasan di tingkat panitia khusus.

Pendapat akhir tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi lima fraksi DPRD Lombok Utara terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati Lombok Utara (2010-2015).

Juru bicara Fraksi Hanura Ardianto mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan hal-hal prinsip sebagai barometer dalam memberikan pendapat realistis setelah mencermati laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ akhir masa jabatan Bupati Lombok Utara.

"Fraksi Hanura memahami sejauh mana tingkat keberhasilan atau kendala pemerintah selama 5 tahun," katanya.

Kajian Fraksi Hanura, kata dia, menunjukkan hampir di semua sektor telah terjadi peningkatan capaian pembangunan secara signifikan, kecuali sektor kesehatan dan kesatuan, kebangsaan, dan politik dalam negeri (Kesbangpoldagri).

Dalam kesimpulannya, Fraksi Hanura menyebutkan 85 persen dari seluruh rekomendasi yang dituangkan DPRD Lombok Utara telah dilaksanakan dan dibuktikan dengan capaian-capaian pembangunan di semua sektor.

Dari 10 target prioritas pembangunan, kata Ardianto, secara umum telah mengalami peningkatan dan melampaui target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kecuali sektor kesehatan dan kesbangpoldagri.
"Kedua sektor ini harus terus dilakukan evaluasi dan perbaikan," ucapnya.

Di sektor pendapatan, dia menilai pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan secara signifikan.
Meskipun Lombok Utara mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ardianto meminta semua pihak tidak merasa puas dan harus bisa dipertahankan melalui peningkatan kinerja dan sumber daya manusia, termasuk penertiban aset-aset daerah.

"Terutama aset-aset daerah yang saat ini diklaim Pemerintah Kabupaten Lombok Barat," katanya.
Sementara itu, pendapat akhir Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Ikhwanudin, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang mendapat opini WTP dari BPK RI belum lama ini.

Fraksi Partai Golkar menilai Bupati Djohan Sjamsu telah menyalakan lentera penerang jalan.
"Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa pemerintah saat ini secara substantif telah memberikan ruang inovasi untuk kebaikan rakyat Lombok Utara," ujarnya.

Fraksi Partai Golkar juga melihat kinerja institusional yang terekam dalam LKPJ menunjukkan realisasi yang lebih baik. Anggota DPRD dari partai berlambang pohon beringin itu juga memberikan pemahaman responsif yang positif dalam menyikapi LKPJ Bupati Djohan Sjamsu di akhir masa jabatannya.

"Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati telah menyajikan capaian kinerja terbaik dengan segala teknis maupun administratifnya. Jadi, kami mendorong agar bupati terus melanjutkan dan meningkatkan berbagai program yang sudah dicanangkan," ucap Ikhwanudin.

Dari berbagai indikator dan barometer, Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa meski hanya 5 tahun, pemerintah telah meraih banyak keberhasilan dan prestasi menggembirakan, seperti menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat Lombok Utara makin membaik, serta berkurangnya angka pengangguran.

Sejatinya wajah Lombok Utara di usianya yang baru seumur jagung tak sesuram ketika belum menjadi daerah otonom baru. Kepempinan H. Djohan Sjamsu selaku Bupati Lombok Utara dan dukungan masyarakat juga turut memberikan andil dalam prestasi yang berhasil ditorehkan Bumi "Tiok Tata Tunak"(*)