Mataram (ANTARA) - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo, dapat menuntaskan masalah defisit anggaran akibat utang yang membelit APBD provinsi tersebut.
Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir juga berharap Lalu Gita dapat segera melakukan langkah-langkah penyehatan APBD NTB.
"PR-nya (pekerjaan rumah) hanya menyehatkan APBD, itu saja. Kalau bisa, APBD kami tahun 2024 bisa sehat dan di tahun 2023 ini utang tuntas," kata Muzihir.
Baca juga: Sekda NTB Lalu Gita Ariadi jadi Pj Gubernur NTB
Muzihir menilai Lalu Gita Ariadi memahami kondisi APBD NTB karena dia merupakan sekretaris daerah provinsi tersebut.
"Kira-kira di mana 'bocornya', beliau juga mengetahuinya dan kebocoran itu harus ditutup agar tidak bocor lagi," tambah Muzihir.
Soal masih ada tunggakan utang tahun 2022 sekitar Rp100 miliar serta belum adanya program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023, hal itu juga menjadi atensi DPRD NTB.
"Sisa utang sebesar Rp100 miliar tersebut bisa tuntas tahun ini, insyaallah. Hanya saja, yang menjadi masalah ini adalah tidak adanya program kegiatan yang berjalan di tahun 2023 ini. Padahal, ini sudah masuk triwulan kedua. Nah, inilah tugas berat pj gubernur," jelasnya.
Namun demikian, dia merasa bersyukur Presiden Joko Widodo memilih sosok putra daerah sebagai penjabat gubernur NTB.
"Kami bersyukur akhirnya orang daerah ditunjuk presiden," kata Muzihir.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB Naufar Furqoni Farinduan. Naufar mengatakan terpilihnya Lalu Gita Ariadi sebagai pj gubernur NTB merupakan hal baik untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di NTB sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.
Menurut Naufar, Lalu Gita harus segera mengambil langkah cepat dan strategis, khususnya untuk menyelesaikan kondisi keuangan daerah.
"Harapan kami kepada Pak Gita ialah otoritasnya menjadi lebih kuat, khususnya menuntaskan masalah defisit anggaran dan semoga tidak ada perubahan," katanya.
Selain persoalan utang di tahun politik jelang Pemilu Serentak 2024, DPRD NTB juga meminta Lalu Gita bisa menjaga netralitas ASN.
"Karena, kembali lagi, pj itu ditetapkan, bukan dipilih dalam kontestasi politik; melainkan pj ditunjuk presiden dalam rangka mengisi kekosongan jabatan gubernur," ujarnya.
Berita Terkait
Istri Pj Gubernur NTB pimpin perolehan suara caleg DPRD Dapil 1 Mataram
Jumat, 23 Februari 2024 14:32
Dua Ranperda produk DPRD Lombok Tengah masuk evaluasi Gubernur NTB
Kamis, 25 Januari 2024 12:54
DPRD: Pemberhentian Pj Gubernur NTB tak mudah
Rabu, 24 Januari 2024 19:08
DPRD menolak rencana rehab kantor Gubernur NTB senilai Rp40 miliar
Jumat, 17 November 2023 13:01
DPRD NTB meminta Pj Gubernur percepat KUA-PPASAPBD 2024
Jumat, 10 November 2023 13:52
DPRD NTB menuntut Pj Gubernur rombak OPD tak berkinerja baik
Jumat, 10 November 2023 13:51
DPRD NTB menyarankan Pj Gubernur perkuat koordinasi bersama Pemda
Jumat, 20 Oktober 2023 20:29
DPRD mengumumkan pemberhentian Gubernur dan Wagub NTB
Senin, 14 Agustus 2023 14:41