Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp395,6 miliar pada APBD 2023 menjadi Rp417 miliar melalui penetapan APBD Perubahan 2023.
"Dengan demikian, kenaikan target PAD dari APBD murni ke APBD Perubahan 2023, sekitar Rp22 miliar," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, NTB, Senin.
Menurut dia, kenaikan PAD tersebut berdasarkan kenaikan target pada masing-masing sumber PAD seperti dari pajak daerah naik sebesar Rp12 miliar.
Khusus untuk sumber PAD dari pajak daerah ini, kenaikan target ditetapkan Rp2 miliar untuk pajak hiburan dan pajak restoran yang dinaikkan signifikan sebesar Rp10 miliar atau dari target Rp28,4 miliar naik menjadi Rp38 miliar.
"Alhamdulillah, untuk pajak restoran ini posisinya cukup bagus. Itu bagian dari buah kerja keras tim melalui program penungguan di sejumlah restoran," katanya.
Selain itu, tambahnya, sumber kenaikan PAD Kota Mataram pada APBD Perubahan 2023, berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp41 miliar, dan lain-lain PAD yang sah.
"Harapannya, penambahan target PAD dari Rp395,6 miliar lebih menjadi Rp417 miliar bisa tercapai hingga akhir tahun ini," katanya.
Di sisi lain, lanjut Syakirin, kendati secara kumulatif PAD Kota Mataram naik Rp22 miliar, namun ada beberapa potensi pajak daerah yang targetnya justru diturunkan.
Salah satunya, potensi pajak reklame dari target Rp6 miliar dalam APBD murni 2023 turun menjadi Rp5 miliar dalam APBD perubahan 2023.
"Hal itu terjadi karena adanya kebijakan pemotongan atau pembongkaran reklame berupa bando jalan yang akan dirubah menjadi reklame digital berupa videotron," katanya.
Berita Terkait
PAD Kota Mataram naik Signifikan
Rabu, 19 November 2014 18:02
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21