"Ini aneh kalau pesawat Australia atau PLN, diberi subsidi dengan uang miliaran rupiah. Padahal, kontribusinya tidak seberapa. Kenapa tidak sekarang kompensasi itu kita berikan saja kepada petani yang jelas-jelas menghasilkan,"

Mataram (Antara NTB) - Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat Made Slamet mendorong pemerintah provinsi untuk memberikan subsidi kepada petani di daerah itu menyusul banyaknya hasil gabah yang tidak terserap oleh Bulog.

"Seharusnya, ketika kondisi seperti ini, pemerintah tanggap. Paling tidak berikan kompensasi berupa subsidi kepada petani dalam bentuk bibit, obat-obatan yang dialokasikan melalui APBD. Kalau demikian, pasti petani mampu bertahan dengan kondisi itu, dan Bulog juga akan kelabakan," kata Made Slamet di Mataram, Selasa.

Menurut Made Slamet, mestinya pemerintah provinsi tidak hanya melimpahkan kesalahan tidak terserapnya beras petani terhadap Bulog. Sebab, ketika tidak ada langkah dari Bulog, daerah seharusnya bisa mengambil sikap. Tidak harus menyalahkan lembaga lain, karena Bulog juga merupakan lembaga bisnis.

"Persoalan Bulog tidak mau menyerap hasil petani selalu beralasan aturan. Di satu sisi, kepala daerah seperti di Bima melarang petani menjual hasil panennya ke Bulog. Tetapi, sebaliknya ketika petani tidak boleh menjual hasil panen, pemerintah daerah tidak memberikan solusi kepada petani sendiri," jelasnya.

Ia menuturkan, sudah saatnya pemerintah provinsi tidak bicara omong kosong dengan membela kepentingan petani, sebab selama ini petani juga bekerja sendiri tanpa pernah mendapat perhatian.

"Ini aneh kalau pesawat Australia atau PLN, diberi subsidi dengan uang miliaran rupiah. Padahal, kontribusinya tidak seberapa. Kenapa tidak sekarang kompensasi itu kita berikan saja kepada petani yang jelas-jelas menghasilkan," ujarnya.

Karena itu, kata Made Slamet, persoalan pemerintah provinsi dengan Bulog tidak perlu dialihkan dengan serapan beras yang rendah. Tetapi, bagaimana pemerintah provinsi dapat bercermin dan introspeksi diri, karena Bulog juga lembaga bisnis yang tidak mungkin bekerja sama kalau tidak menghasilkan.

"Saya tidak ada kepentingan dengan Bulog. Tetapi juga kita tidak boleh asal bicara saja. Kenapa tidak kita berikan subsidi kepada petani melalui APBD," katanya.

Untuk itu, politisi PDIP ini berharap pemerintah provinsi lebih selektif dalam memberikan kompensasi atau subsidi. Mengingat, uang yang ada di APBD berasal dari rakyat. Bahkan, jika ada kemauan untuk memberikan subsidi kepafda petani, pihaknya siap mengawal.

Sebelumnya, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi di hadapan Komisi IV DPR RI mengeluhkan ketidakmampuan Bulog menyerap beras petani.

"Ketika ada panen padi, petani berharap ada penyerapan dari Bulog. Tetapi, nyatanya tidak semua mampu terserap dengan alasan Bulog tidak bisa membeli di atas ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Tetapi ketika untuk impor, Bulog selalu bersemangat," kata gubernur. (*)

Pewarta :
Editor: Nur Imansyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026