"Selama ini sebagian pondok pesantren dilihat dengan mata sebelah"Mataram (Antara NTB) - Ulama di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat meminta Komando Resort Militer (Korem) 162/Wira Bhakti benar-benar membuktikan komitmennya membina para santri yang berminat menjadi Tentara Nasional Indonesia.
"Apa yang disampaikan komandan korem tentu tidak sebatas ungkapan semata yang kemudian tidak diiringi dengan komitmen. Bila perlu ada nota kesepahaman dengan pondok pesantren," kata Wakil Ketua Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) Kabupaten Lombok Barat Tuan Guru Haji Subki Sasaki, di Mataram, Rabu.
Menurut dia, wacana membina para santri yang berminat menjadi TNI bukan hal baru lagi karena sudah digaungkan sebelumnya oleh Panglima TNI Jenderal Tri Sutrisno (Purn) pada era Presiden Soeharto.
Ketika itu, lanjut Subki, pemerintahan Soeharto membuka lebar-lebar kesempatan bagi santri masuk menjadi anggota militer, baik melalui akademi militer (akmil), nonakmil , TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat.
"Sekarang terdengar lagi dan disampaikan oleh putra NTB yang menjabat sebagai Danrem," ujarnya.
Ia sangat mendukung inisiatif Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, untuk membina santri. Sebab, hal itu bisa menjadi salah satu cara mencetak anggota TNI yang memiliki sikap dan kemampuan spritual yang berkualitas.
"Saya miris dengan kenyataan ada oknum TNI membantu peredaran narkoba, tindak kriminal penggelapan dan pencurian," ucap Subki.
Dengan menggandeng pondok pesantren, kata dia, Korem 162/Wira Bhakti juga bisa menanamkan pemahaman bela negara kepada para santri sejak di bangku madrasah.
Upaya pembinaan itu juga bisa menjadi kesempatan untuk membina santri menjadi laskar negara, sekaligus menjadi jawaban atas pandangan negatif terhadap sebagian pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mencetak teroris.
"Selama ini sebagian pondok pesantren dilihat dengan mata sebelah, bahkan berburuk sangka terhadap pesantren dengan menganggap sebagai pencetak teroris," katanya.
Tentunya, kata Subki, dalam proses pembinaan mulai dari kelas dua di bangku madrasah aliyah hingga santri mendapat kesempatan mengikuti proses seleksi menjadi anggota TNI, harus mengedepankan sikap profesional dari panitia seleksi.
"Sudah menjadi rahasisa umum bahwa mau masuk TNI atau polisi harus siapkan dana sekian. Jadi bebas pungutan itu harus masuk di penandatanganan nota kesepahaman dengan pondok pesantren. Kalau itu bisa dilakukan luar biasa," ujar Subki yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.
Sebelumnya, Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede menyatakan siap membina para santri yang bercita-cita menjadi TNI.
Konsep tersebut diakuinya telah ditawarkan ke sejumlah pondok pesantren yang ada NTB.
Alasan membidik para santri, karena di NTB banyak berdiri pondok pesantren dan hal itu menjadi peluang untuk melahirkan petinggi negara dengan bekal pendidikan agama dan militer yang kuat.
"Kita siapkan sejak dini, kita berikan bekal untuk mereka, mungkin saja santri dari pondok pesantren bisa terlahir sebagai pejabat atau petinggi negara," ucapnya. (*)
Pewarta :
Editor:
Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
