Wamen ATR Raja Juli sebut Program PTSL tingkatkan sertifikasi tanah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengungkapkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meningkatkan sertifikasi tanah masyarakat.

"Peningkatan sertifikasi tersebut, karena program Presiden Jokowi yang bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," ujar Raja Juli Antoni di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, sertifikasi tanah di era kepemimpinan Presiden Jokowi meningkat pesat dibanding dengan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, pada Era Jokowi, sertifikasi tanah menjadi 7 juta sertifikat per tahun, padahal sebelumnya hanya 500 ribu sertifikat per tahun.

Raja Antoni mengungkapkan betapa pentingnya memiliki sertifikat tanah, sebab sertifikat menjadi tanda bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah. Sehingga dapat meminimalisasi terjadi sengketa tanah.

"Maka dari itu sertifikat ini sangatlah penting untuk tanah Bapak/Ibu, karena menjadi bukti kepemilikan sehingga nanti tidak bisa orang lain mengakui tanah Bapak/Ibu," tutur Raja Antoni.

Dirinya menambahkan, sertifikat yang diterima juga dapat digunakan untuk agunan ke bank. Sehingga apabila di antara para penerima sertifikat tersebut ada yang berkeinginan untuk membuka usaha bisa dijadikan sebagai modal.

"Kalau mau diagunkan, boleh, tapi tolong datang ke bank yang resmi, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari," ucapnya.

Baca juga: Sertifikasi untuk melindungi kepemilikan tanah masyarakat
Baca juga: Bandara Banyuwangi Jatim meraih sertifikasi "Net Zero Healthy Ready"

Raja Antoni kemudian meminta supaya para penerima sertifikat tersebut dapat menjaga sertifikat-nya dengan baik seperti melakukan fotokopi supaya sertifikat-nya dimiliki beberapa rangkap.

"Jadi mohon dijaga betul sertifikat-nya, tolong difotokopi. Sehingga apabila hilang, bisa diganti baru oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru," ujarnya.

Sebagai informasi, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi program revolusioner yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Program tersebut dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak tahun 2017 dan telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat di penjuru Indonesia.