Mataram (Antara NTB)- Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mengabaikan guru honorer yang ada di SMA/SMK.
"Ini bagian konsekuensi bagi pemerintah provinsi setelah pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi," katanya kepada wartawan di Mataram, Selasa.
Pernyataan itu dikemukakannya menanggapi adanya rencana dari pemerintah provinsi yang akan memberhentikan ribuan guru honorer SMA/SMK karena dinilai terlalu banyak dan pemerintah provinsi tidak memiliki anggaran untuk menggaji mereka.
Politisi dari Partai Golkar Kota Mataram ini mengatakan, semestinya setelah kewenangan beralih ke provinsi nasib para guru honorer ini menjadi lebih baik, bukan sebaliknya.
Ia mengatakan, keberadaan guru honorer menjadi konsekuensi penyerahan pengelolaan SMA/SMK, karenanya pemerintah provinsi harus bertanggung jawab dan mencari solusi terhadap keberadaan mereka.
Bila perlu, provinsi memberikan yang lebih baik dari sebelumnya, karena jika mundur berarti perlu dipertanyakan positifnya menyerahkan SMA/SMK ke provinsi.
"Memberhentikan guru honorer bukan solusi tepat karena beberadaan mereka di setiap sekolah melalui seleksi dan bukan `bimsalabim`," ujarnya.
Di samping itu, keberadaan guru honorer khususnya di Kota Mataram tidak mengada-ada, sebab keberadaan mereka rill karena kebutuhan di setiap sekolah.
Bahkan penempatan guru honorer di Kota Mataram melalui proses seleksi, sehingga pemerintah provinsi harus memiliki semangat yang lebih baik lagi terhadap mereka.
"Faktanya, keberadaan guru honorer di setiap sekolah sangat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, karenanya bagaimana pun pemerintah provinsi harus memperhatikan mereka," katanya. (*)
Mataram Minta Provinsi Tidak Abaikan Guru Honorer
Ini bagian konsekuensi bagi pemerintah provinsi setelah pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi
