Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) Aidy Furqan mengharapkan kebijakan terbaru dari seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini dapat mengatasi kekurangan guru di Nusa Tenggara Barat.
“Mudah-mudahan dengan kebijakan PPPK yang baru itu, kekurangan guru tidak jadi permasalahan di Nusa Tenggara Barat, ke depan,” kata Aidy di Mataram, Senin.
Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 membuka sebanyak 360 formasi. Dari 360 formasi tersebut, 130 formasi dialokasikan untuk jabatan fungsional guru, 55 formasi untuk jabatan fungsional kesehatan, dan 175 formasi untuk jabatan teknis lainnya.
Aidy mengatakan bahwa saat ini angka kelulusan perguruan tinggi untuk pendidikan terbilang cukup tinggi, namun masih kekurangan dari segi guru yang produktif di SMK dan guru untuk sekolah luar biasa (SLB).
Ia juga mengatakan setelah tenaga pendidik sudah terpenuhi, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas para tenaga pendidik.
Aidy mengatakan guru honorer di NTB saat masih berada pada angka 2.000-an orang. Ia berharap pemerintah ke depannya sudah punya atensi dan strategi untuk bisa menampung guru-guru honorer yang tidak lulus PPPK nantinya.
Memasuki tahun kelima, Aidy menekankan perlunya evaluasi dari angkatan pertama PPPK. Evaluasi tersebut berdasarkan regulasi yang akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Perlu ada evaluasi, yang memang masih kompeten kita teruskan, yang sudah tidak sesuai, kita berhentikan,” pungkasnya.
