Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa sinyal sikap Calon Presiden RI Ganjar Pranowo menjadi oposisi telah ada sejak perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sebenarnya 'kan sinyal-sinyalnya itu sudah muncul ketika di MK, ya, dan ketika dia ditanya, diwawancarai wartawan juga soal masuk kabinet, dia terus menolak," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa (7/5).
Dengan Ganjar menyatakan menjadi oposisi pemerintahan 5 tahun ke depan, menurut dia, berdampak baik pada demokrasi di Tanah Air.
“Tentu baik untuk demokrasi sebenarnya, bagaimana terdapat kepuasan dalam sistem presidensial ini, ada pihak yang mengawasi dan menyeimbangkan. Jadi bagus, enggak semuanya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi ada pihak-pihak yang di luar yang mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Cecep mengatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut dapat memberikan keseimbangan terhadap demokrasi selama beberapa tahun mendatang.
"Mungkin Ganjar punya massa yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Mengawasi, ya, kalau menyeimbangkan, dia sendiri 'kan bagian dari masyarakat sipil," katanya.
Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan diri sebagai oposisi terhadap Kabinet Prabowo-Gibran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan.
"Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5).
Baca juga: Sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengamini
Baca juga: Gerindra hormati keputusan Ganjar jadi oposisi Prabowo-Gibran
Ganjar melanjutkan, “Akan tetapi, saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar." Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya mengamini sikap Ganjar tersebut.
"Ya, tentu saja mencerminkan sikap partai karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Hadianto di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4), sempat mengatakan bahwa keputusan partainya bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi bagi pemerintah mendatang pembahasannya pada Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, 24—26 Mei 2024.
Berita Terkait
Pengamat: Kecil kemungkinan Jokowi gabung Gerindra
Minggu, 1 September 2024 17:22
Pengamat: Jangan sampai fungsi pokok MK dicabut
Jumat, 30 Agustus 2024 20:56
Pengamat: Saatnya Anies jadi kader partai demi dukungan politik maksimal
Senin, 26 Agustus 2024 16:05
Besar kemungkinan Rano Karno jadi pendamping Anies di Pilkada Jakarta
Senin, 26 Agustus 2024 14:03
Pengamat tak yakin dukungan Kennedy Jr bisa bantu Trump
Senin, 26 Agustus 2024 6:22
Pengamat politik minta seluruh pihak hormati kewenangan lembaga negara
Kamis, 22 Agustus 2024 8:41
Putusan MK soal ambang batas pencalonan ubah politik di daerah
Selasa, 20 Agustus 2024 16:11
Indonesia benar-benar merdeka jika penegakan hukum kuat
Senin, 19 Agustus 2024 6:13