Bangkok (ANTARA) - Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Thailand Phumtham Wechayachai pada Senin (13/5) mengatakan pemerintah ingin menjual stok terakhir beras berumur satu dekade.
Phumtham mengatakan bahwa dia ingin melelang beras yang tersisa dari skema penjaminan beras yang kontroversial pada pemerintahan mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, sehingga pemerintah setidaknya dapat memperoleh sejumlah uang, demikian menurut laporan Bangkok Post.
Phumtham menegaskan, hal itu lebih baik daripada membiarkan beras membusuk hingga tidak ada nilainya. Phumtham mengklaim jika kualitas beras ditingkatkan dengan menggunakan teknologi modern maka akan aman untuk dikonsumsi.
Hal tersebut menanggapi kekhawatiran akan adanya aflatoksin pada beras berumur satu dekade yang dapat menyebabkan kanker. Terkait hal ini, pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Thailand Sutin Klungsang membantah laporan bahwa kementeriannya akan membeli beras berusia satu dekade tersebut untuk memberi makan tentara.
Sebelumnya, Perdana Menteri Srettha Thavisin mengatakan bahwa pemerintah akan mengirimkan sampel beras berusia satu dekade tersebut untuk diuji di laboratorium guna memastikan keamanannya.
Baca juga: Bulog Sulutgo kembali impor beras 6.000 ton dari Thailand
Baca juga: Sekda Bali tanggapi catatan BPS soal impor beras
Seorang ahli kimia organik terkenal yang diminta oleh media untuk menguji sampel yang diambil dari Surin mengatakan dia menemukan aflatoksin pada beras. Aflatoksin dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker hati.
Sumber: VNA-OANA
Berita Terkait
Beras Thailand berusia 10 tahun terlelang
Selasa, 18 Juni 2024 5:15
Sekda Bali tanggapi catatan BPS soal impor beras
Selasa, 2 April 2024 5:56
Bulog Sulutgo kembali impor beras 6.000 ton dari Thailand
Senin, 30 Oktober 2023 16:01
Militer Thailand membantah pasok beras ke tentara Myanmar
Minggu, 21 Maret 2021 15:03
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18