Aktivis Tolak Kampanye Hitam di Pilgub NTB

Mataram (Antaranews.com) - Sejumlah aktivis di Nusa Tenggara Barat menolak kampanye hitam di Pilkada gubernur/ wakil gubernur dan Pilkada bupati/walikota 2018.

"Kampanye hitam dalam konstestasi Pilkada merupakan bentuk strategi politik yang bertujuan untuk mendelegitimasi lawan politiknya dengan cara tidak fair dan barbar," ujar Direktur Mi6 Bambang Mei di Mataram, Kamis.

Ia menuturkan, strategi kampanye hitam senantiasa memanfaatkan momentum politik yang sengaja dipakai untuk menjegal kandidat dengan memberikan kesan citra buruk di hadapan publik, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi publik.

Kampanye hitam dijadikan alat untuk menekan secara psikologis dan politik para kandidat yang memiliki masa lalu yang buruk dan terbongkar oleh lawan politiknya.

"Rangkaian strategi kampanye hitam dalam ruang politik ini adalah cara pengecut petarung politik yang tidak siap berkompetisi secara gentlemen," tegas Didu panggilan akrab Bambang Mei.

Menurut dia, problem krusial para calon pemimpin daerah yang akan tampil dalam Pilkada adalah rekam jejak masa lalunya yang kerap disimpan atau sengaja disembunyikan agar tidak diketahui oleh publik.

"Problem utama politisi atau kandidat saat ini bukan masa depannya, tapi masa lalunya yang buruk yang kerap dijadikan alasan pembenar," ucapnya.

Didu menambahkan, kampanye hitam biasanya dilakukan secara sistematis dengan target melakukan demoralisasi terhadap lawan politiknya sampai tidak berdaya dihadapan konstituennya. Serangan kampanye hitam biasanya memakai sejumlah perangkat yang dipublikasikan atau melalui selebaran info yang tidak jelas sumbernya.

"Interest atau niat melakukan black campaign untuk menyandera kepentingan lawan politiknya," tambah Didu.

Untuk mencegah dan menutup ruang "black campaign" ini sebaiknya kandidat calon kepala daerah mulai mentradisikan bersikap terbuka terhadap masa lalunya dan menjauhi tindakan tindakan yang bisa dijadikan pintu masuk dan alasan pembenar merusak citra politiknya. (*)