Mataram fokus tangani stunting lewat Program Periode 1.000 HPK

Mataram (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), fokus melakukan penanganan stunting melalui Program Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"1.000 HPK ini dinilai sebagai kunci pencegahan stunting atau balita kerdil," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram HM Carnoto di Mataram, Selasa.

Dikatakan, periode 1.000 HPK mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun merupakan masa kritis yang menentukan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak pada masa depan.

"Jadi kami fokus memberikan perhatian khusus ke ibu hamil dan anak-anak usia dini melalui program-program kesehatan, gizi, dan edukasi yang komprehensif," katanya.

Baca juga: Kasus stunting di Mataram turun jadi 7,9 persen

Menurutnya, penanganan 1.000 HPK sangat penting dengan mulai rutin memeriksa kehamilan. Kemudian setelah melahirkan diberikan gizi yang cukup dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

"Pada 1.000 HPK, perkembangan dan pertumbuhan sel otak mencapai 80 persen, kemudian berlanjut sampai usia 5 tahun," katanya.

Terkait dengan itu, Pemerintah Kota (Pemkot_ Mataram berupaya keras untuk mengawal anak stunting, salah satunya agar tidak kehilangan generasi penerus karena otaknya yang kosong dan bisa menyebabkan kebodohan.

"Upaya-upaya penanganan stunting yang kami lakukan saat ini hasilnya baru bisa terlihat 15 tahun mendatang, sebab penanganan SDM hasilnya tidak bisa langsung terlihat seperti program pembangunan fisik," katanya.

Baca juga: Cegah stunting, Calon pengantin di Mataram diimbau periksa kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Emirald Isfihan sebelumnya menyebutkan kasus stunting di Mataram saat ini tersisa 7,9 persen atau di angka 1.900 lebih balita. Angka itu turun dari data sebelumnya angka 8,61 persen atau 2.000 anak lebih.

Menurutnya, penurunan kasus stunting di Kota Mataram tidak terlepas dari hasil kerja kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan baik peran dinas, pihak swasta, PKK, para kader, maupun pihak-pihak lainnya.

"Penurunan kasus stunting ini menjadi keberhasilan semua pihak atas kerja kolaborasi kita," katanya.

Baca juga: Sekitar 2.000 balita di Mataram terindikasi stunting