Praktisi: NTB harus antisipasi serbuan konsultan asing

Mataram (Antaranews NTB) - Praktisi jasa konsultan nasional Peter Frans mengatakan para pihak terkait di Nusa Tenggara Barat sudah harus mengantisipasi serbuan konsultan swasta asing seiring berkembangnya sektor pariwisata di provinsi tersebut.

"NTB harus antisipasi dini, jangan terlambat seperti Bali dan Jakarta," kata Peter Frans di sela seminar nasional bendungan besar yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bekerja sama dengan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB), di Mataram, Sabtu.

Menurut mantan Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta ini, potensi masuknya konsultan asing harus diantisipasi dengan penataan regulasi. Pasalnya, pariwisata NTB yang terus berkembang akan menjadi daya tarik seperti yang terjadi di Bali.

"NTB sedang membangun pariwisatanya, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Hotel-hotel sudah dibangun di kawasan itu, saya tidak tahu apa konsultannya orang asing atau dari dalam negeri," ujar Frans, didampingi Ketua Inkindo NTB H Hasmudin.

Presiden Direktur Perusahaan Konsultan Ciriajasa EC dengan ribuan karyawan ini menambahkan konsultan asing punya hak untuk masuk ke Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian dengan "World Trade Organization" (WTO) atau organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional.

Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara anggota ASEAN.

"Kita tidak memproteksi, asing boleh masuk selama punya sertifikat badan usaha dan mereka harus terdaftar sebagai anggota Inkindo. Begitu juga konsultan Indonesia bisa masuk ke negara lain asalkan sesuai regulasi," kata Frans yang berencana maju pada pemilihan Ketua Umum DPN Munas Inkindo, pada November 2018.

Ketua Inkindo NTB Hasmudin, juga berkeyakinan masuknya konsultan asing ke NTB kemungkinan terjadi. Hal itu tidak lepas dari geliat pembangunan perhotelan dan infrastruktur lainnya yang menjadi peluang.

"Sudah ada satu konsultan asing yang mendaftar, tapi kami arahkan harus daftar di Inkindo pusat karena aturannya begitu," katanya.

Menurut dia, persaingan dengan konsultan asing tidak bisa dihindari dengan adanya perjanjian antarnegara.

Oleh sebab itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo harus jeli dalam memberikan pelayanan kepada konsultan asing yang akan masuk ke Indonesia.

"Konsultan asing tidak mau ribet, mau pelayanan cepat dan riil. Itu kita minta, dari pada melarang mereka masuk sangat sulit karena regulasi," ujar Hasmudin yang mengaku akan mendukung Peter Frans pada pemilihan Ketua Umum DPN Munas Inkindo pada November 2018. (*)