Lombok Utara gelar sosialisasi program PTSL

id sosialisasi ptsl,sertifikat klu,najmul akhyar ,lombok utara

Bupati Lombok Utara DR H Najmul Akhyar SH MH menyampaikan sambutan pada soalisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Foto Rsd/Humas dan Protokol Setda KLU.

Memang perlu diskusi dengan para kades, karena masih ada keraguan dan hambatan dalam Program PTSL untuk dicarikan solusinya. Saya berharap kita bisa memahami substansi dari acara ini
Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Provinsi Nusa tenggara Barat menggelar acara sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui siara pers yang diterima di Mataram, Senin, menyebutkan Bupati Lombok Utara berharap adanya penguatan semangat bekerja dalam sosialisasi dan mendukung PTSL.

"Memang perlu diskusi dengan para kades, karena masih ada keraguan dan hambatan dalam Program PTSL untuk dicarikan solusinya. Saya berharap kita bisa memahami substansi dari acara ini," katanya.

Sementara itu Kepala ATR/BPN KLU Keman SH mengatakan  tahun 2018 target PTSL naik drastis dibandingkan tahun 2017, yakni 13 ribu sertipikat.

Sedangkan pada tahun 2018 ini, kata dia, sesuai dengan perintah Presiden RI dari 5 juta sertipikat menjadi 7 juta di seluruh Indonesia.

Kabupaten Lombok Utara tahun ini mendapat 19 ribu sertipikat yang tersebar di lima kecamtan, terdiri dari 23 desa sesuai dengan animo masyarakat. Untuk tingkat Provinsi NTB disampaikan progres tiap hari.

"Saya berharap pelaksanaan PTSL tak ada halangan. Kepada Kepala Desa mohon kerja samanya dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut pihak Kejari Mataram Agus Taufikurrahman SH MH menjelaskan bahwa diadakannya sosialisasi agar kedepan para kades mendukung program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Sedikit gambaran pada tahun 2017, pelaksanaan PTSL ada Peraturan Bupati terkait SKB 3 menteri yang penganggarannya diambil per bidang, dan tolong jangan lakukan penarikan untuk mendukung program PTSL," ujarnya.

Tahun 2018 pelaksanaan PTSL terendah di KLU, karena sebagian kades tidak mendukung terkait biaya yang ditanggung peserta program PTSL.

"Kepala desa hanya menginformasikan saja, bukan menyiapkan. Jangan bermain dengan aturan yang mengeluarkan biaya, terkait alas hak ada di BPN," ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut, Sekda KLU Drs H Suardi MH, Kepala ATR/BPN KLU Keman SH, Kasi Intel Kejari Mataram Agus Taufikurrahman SH MH, Inspektur KLU Drs Zaenal Idrus, para kepala OPD KLU lainnya, paracamat, dan para kades se-KLU (6/6).(*)

 
Pewarta :
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar