Surabaya (ANTARA) - Susunan Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Kritikan ini terutama berfokus pada pandangan bahwa komposisi kabinet lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh partai politik dibandingkan dengan profesional yang kompeten di bidangnya masing-masing.
Meski demikian, pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho menilai kritik tersebut tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, tokoh-tokoh yang dipilih Prabowo memiliki kompetensi dan keahlian yang mumpuni.
“Saya melihatnya, kompetensi anggota kabinet ini sangat lengkap dan sekaligus menepis anggapan adanya ‘cawe-cawe’ dalam penyusunan kabinet ini,” kata Hardjuno saat ditemui di Surabaya, Rabu (23/10/2024).
Baca juga: Pegiat Anti Korupsi minta KPK usut penyalahgunaan dana CSR
Hardjuno memuji Presiden Prabowo sebagai sosok yang cerdas dalam memilih anggota kabinet. Komposisi kabinet yang dianggapnya komprehensif menunjukkan kombinasi ideal antara kader partai politik dan profesional. Menurutnya, beberapa tokoh internal Gerindra pun mendapatkan posisi strategis, mencerminkan dominasi Gerindra namun tetap memperhatikan kompetensi.
“Jika kita lihat dari kalangan internal Gerindra, beberapa tokoh kunci dipercaya memegang posisi strategis,” ujarnya.
Contoh figur penting dari Gerindra di kabinet ini antara lain Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, dan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan.
Sementara itu, nama-nama profesional seperti Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, menunjukkan keinginan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kompetensi teknis.
“Kabinet Prabowo ini jelas menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara partai dan profesionalisme,” tambah Hardjuno.
Baca juga: Pengamat Hukum DPR 2024-2029 segera setujui RUU Perampasan Aset
Hardjuno juga menyoroti tokoh profesional lainnya seperti Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) dan Erick Thohir (Menteri BUMN), yang dianggapnya sebagai pilihan tepat. Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa kritik yang menyebutkan kabinet hanya mengakomodasi kepentingan politik kurang berdasar.
“Kabinet ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan partai, terutama Gerindra, dengan kebutuhan teknokratik yang diisi oleh profesional yang berpengalaman di bidang masing-masing,” jelasnya.
Sebagai penutup, Hardjuno mengimbau agar publik lebih sabar dalam menilai kinerja kabinet. Menurutnya, fokus utama yang harus diprioritaskan adalah agenda pemberantasan korupsi, yang ia harap dapat menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kita tunggu saja mereka bekerja 100 hari ke depan. Jangan buru-buru menilai, mari kita beri kesempatan kepada Prabowo dan timnya untuk bekerja,” pungkas Hardjuno.
Baca juga: Hardjuno Wiwoho: Petugas perbatasan musti dapat penghargaan Negara
Baca juga: Kandidat Doktor Unair minta Satgas BLBI bekerja lebih fokus kembalikan uang negara
Baca juga: Pemerintahan baru harus prioritaskan penyelesaian BLBI
