Jakarta (ANTARA) -
Dia mengatakan hal itu dikarenakan anggaran untuk program itu baru tersedia pada tahun 2025. Saat ini, menurutnya program tersebut masih dalam tahap persiapan, uji coba, hingga sosialisasi.
"Jadi itu, sebabnya sangat teknis untuk Makan Bergizi Gratis," kata Rahayu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Baca juga: Menanti implementasi "Makan Siang Bergizi Gratis"
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu mengatakan program yang masuk ke dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto itu nantinya harus diadaptasi oleh kabinet pemerintahan yang baru terbentuk. Menurut dia, program itu pun membutuhkan 48 ribu dapur di seluruh wilayah di Indonesia.
Selain itu, dia mengatakan program itu pun tidak akan langsung menyentuh kepada 82 juta penerima ketika dijalankan. Sehingga, menurutnya anggaran untuk program itu pun harus terus ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya.
Baca juga: Urgensi Program Makan Bergizi Gratis bagi Indonesia Emas
Di samping itu, dia pun menanggapi secara positif terkait adanya perhatian terhadap masalah gizi yang disampaikan sejumlah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam debat. Dia pun menganggap hal itu sebagai dukungan terhadap program andalan Prabowo itu.
Menurut dia, hal tersebut merupakan konfirmasi terhadap misi Prabowo karena program itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dia pun berharap siapa pun yang nantinya akan memimpin Jakarta, bakal menjalankan program Makan Bergizi Gratis sebaik mungkin.
"Kalau misalkan, memungkinkan dari anggaran untuk menambahkan makanan atau asupan tambahan untuk anak dan ibu hamil di Jakarta, ya kami sangat sambut baik," kata dia.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis belanjakan anggaran Rp800 miliar setiap hari
Baca juga: Edukasi orang tua tentukan keberlanjutan makan bergizi gratis