Anggaran makan bergizi gratis di Mataram siap disesuaikan

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan siap melakukan refocusing (penyesuaian) anggaran untuk melaksanakan program makan bergizi gratis sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Mataram HM Ramayoga di Mataram Sabtu mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjadi kebijakan pemerintah, dan pemerintah daerah siap mendukung.

"Bahkan jika harus mengalokasikan anggaran seperti pandemi COVID-19, kami prinsipnya siap meskipun harus melakukan penyesuaian anggaran," katanya.

Dia menjelaskan, refocusing anggaran untuk mendukung program MBG tersebut dilakukan Pemerintah Kota Mataram sampai dengan saat ini, belum ada perintah apa pun dari pemerintah pusat yang diterima pemerintah daerah.

"Kami belum ada petunjuk dari pemerintah pusat, jadi kami juga belum melakukan persiapan apa pun terkait dengan program MBG termasuk alokasi anggaran," katanya.

Baca juga: Prabowo sebut anggaran makan bergizi Rp10.000 per anak/ibu hamil per hari

Apalagi, cukup banyak penjelasan yang harus diterima oleh seluruh pemerintah daerah. Seperti pola pelayanan yang diberikan kepada siswa sekolah.

Bahkan sejumlah daerah yang sudah melakukan uji coba, mendapatkan anggarannya dari APBN, sehingga kemungkinan program makan bergizi gratis ini bersumber dari APBN.

"Program ini masih akan dilakukan pilot project di beberapa daerah di Pulau Jawa. Sementara di NTB belum ada," katanya.

Namun demikian, pemerintah pusat sebelumnya juga mengumumkan ada potensi sharing atau berbagi anggaran dengan pemerintah daerah untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Baca juga: Prabowo: Makan Bergizi Gratis yang pernah diejek akan terwujud

Tetapi pemerintah daerah yang ikut menanggung pembiayaan program ini dengan catatan, pemerintah daerah dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sebesar 43 persen atau kategori menengah, diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar 2,5 persen.

Sementara Pemkot Mataram dengan APBD Rp1,9 triliun dengan PAD sebesar Rp500 miliar, maka sumbangan PAD pada APBD kurang dari 43 persen.

Jika mengacu ketentuan tersebut, Kota Mataram tidak termasuk daerah yang kebagian anggaran untuk pembiayaan program makan bergizi gratis.

"Lebih jelasnya, Kota Mataram masih menunggu perintah dan instruksi dari pemerintah pusat bagaimana pola penganggaran berkaitan dengan 45 persen dari PAD," katanya.

Baca juga: Sebanyak 270 ribu pelajar masuk sasaran makan bergizi gratis di NTB

Akan tetapi, apabila di tengah jalan pemerintah pusat menurunkan perintah untuk mengalokasikan anggaran membiayai makan bergizi gratis, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah refocusing anggaran.

"Karena dalam APBD tahun 2025 yang sudah disahkan, Kota Mataram tidak mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan program makan bergizi gratis," katanya.

Baca juga: Desa harus mampu suplai Makan Bergizi Gratis