Bima (ANTARA) - Sejumlah LSM dan honorer PPPK di Kabupaten Bima resmi melaporkan Panitia seleksi daerah (Panselda) dan Sekda terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi non-ASN atau honorer PPPK 2024 yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima.
"Dugaan kecurangan itu telah kami laporkan secara resmi di Polres pada Kamis (2/1/2025)," kata Burhanuddin perwakilan aktivis Persatuan Kae yang dihubungi via WhatsApp, Jumat.
Menurutnya, dirinya bersama puluhan aktivis dan honorer melaporkan atas dasar dugaan mal-administrasi atau pemalsuan dokumen. "Tuntutan kami adanya dugaan pemalsuan dokumen mengarahkan pada penyalahgunaan wewenang, kemudian dugaan pungli,” ungkap Burhanuddin.
Baca juga: Peserta seleksi PPPK di Bima segel kantor BKD dan Diklat
Lebih lanjut ia menjelaskan, peserta yang lulus seleksi bisa dipastikan loncat pagar, artinya peserta yang sengaja memenuhi kepentingan dalam hal kelulusannya.
“Kebmen PAN RB mengenai disiplin administrasi, nggak boleh loncat pagar dan lazim persoalan ini di bima, input data tanpa melihat fakta di lapangan,” sesalnya.
Mengacu pada Keputusan MenPANRB Nomor 347 tahun 2024, lanjut Burhanuddin, khususnya pada diktum ke tiga puluh diantaranya, pegawai yang aktif di instansi pemerintah selama minimal dua tahun terakhir secara terus-menerus.
“Kelulusan tidak sesuai data prioritas K2 dan mengikuti seleksi PPPK, kecenderungan tidak pernah masuk kantor bahkan tidak tau kantornya mana, sementara peserta yang paling aktif puluhan tahun justru tidak menjadi prioritas kelulusan,” pinta Burhanuddin.
Baca juga: Pemkab Bima mulai bayar kekurangan gaji PPPK
"Lebih-lebih peserta yang lulus terdapat nilai paling terendah, oleh karena demikian pihaknya melalui jalur hukum dan melapor resmi, terutama Panselda dan Sekda sebagai penanggungjawab dan pihak terkait termasuk BKD,” ujar Burhanuddin.
Lebih lanjut Ia menuturkan pengaduan yang masuk melalui pesan WhatsApp pribadinya tak dapat dibendung.
"Kayaknya laporan akan terus bertambah. Mewakili para korban, dirinya mengakui akan terus mengawal persolan ini. Karena menyangkut nasib orang banyak kami akan terus mengawalnya bila perlu sampai Polda,” tegas Pendiri Aliansindo ini.
Baca juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 di Bima dibuka
Baca juga: Pemkot Bima usulkan penambahan alokasi PPPK ke Kemenpan-RB
