Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespon dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap ekonomi daerah terutama bagi sektor pariwisata dan akomodasi di Nusa Tenggara Barat.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah NTB Wirajaya Kusuma mengatakan, Nusa Tenggara Barat sangat bergantung terhadap agenda MICE yang berkaitan dengan rapat, konferensi, insentif, dan pameran untuk meningkatkan okupansi hotel.
"Sekarang dengan kondisi penghematan efisiensi dan lain sebagainya memang agak berat," ujarnya di kantor BPS NTB, Mataram, Rabu.
Wirajaya menuturkan, agenda MICE kementerian dan lembaga pusat berkontribusi terhadap geliat ekonomi daerah, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Legislator minta Pemprov NTB lakukan efisiensi anggaran terkait Inpres
Pada 2025, Provinsi NTB menargetkan angka pertumbuhan ekonomi daerah berada pada posisi tujuh persen.
Menurutnya, apabila agenda MICE sepi akibat pemangkasan anggaran bisa mempengaruhi okupansi hotel, transportasi, usaha penyediaan makan dan minum, pertanian, perikanan, hingga peternakan.
Sektor usaha menjadi lesu akibat kunjungan tamu sedikit, sehingga berpotensi mempengaruhi geliat ekonomi.
Baca juga: ASN harus adaptif sikapi efisiensi anggaran
Dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi sesuai target di tengah penghematan anggaran pusat, pemerintah Nusa Tenggara Barat menegaskan upaya optimalisasi tiga lapangan usaha yang memberikan share paling besar bagi pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan IV 2024 menyebutkan tiga lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Nusa Tenggara Barat adalah pertanian sebanyak 20 persen, pertambangan 19 persen, dan perdagangan 14 persen.
"Ketiga lapangan usaha itu harus diperkuat agar mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat," pungkas Wirajaya.
Baca juga: Menhan Sjafrie sebut ikut dan taat mengenai kebijakan efisiensi anggaran
Baca juga: Penasihat presiden sebut KPBU bisa dukung efisiensi anggaran kementerian dan lembaga
