Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk membangun sistem tata kelola pekerja migran Indonesia yang lebih baik.
“Kami ingin membangun sistem yang lebih baik dalam konteks sistem tata kelola pekerja migran Indonesia di kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding saat melakukan penandatanganan MoU di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, dalam siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dengan memberikan pendampingan sejak di pelatihan dalam konteks psikologis dan pemahaman keagamaan.
Selain itu, banyak anak-anak pekerja migran yang memiliki akses terbatas atas pendidikan, dan Menteri Karding mendorong PP Muhammadiyah untuk membantu dalam hal tersebut. Karding juga meminta PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Indonesia dalam hal wirausaha.
Baca juga: KemenP2MI-KKP tandatangani MoU tingkatkan kompetensi pekerja migran
“Bahwa mereka kembali ini jauh lebih baik daripada sebelum dia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Baca juga: Anggota DPR apresiasi KemenP2MI/BP2MI membantu pemulangan PMI asal Jember
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dipandang perlu bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
