Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai sehingga membahayakan keselamatan anak-anak dalam memberikan Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh menutup mata dan terlalu mengejar jumlah penerima manfaat MBG setelah memiliki alokasi anggaran yang besar.
"Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri," kata Charles di Jakarta, Minggu.
Dia juga mengingatkan kembali hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM beberapa waktu lalu, di mana telah disepakati bahwa BPOM harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penyediaan MBG di seluruh daerah.
"Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat," kata dia.
Baca juga: Dandim Lombok Tengah cek pengolahan MBG di dapur SPPG
Menurut dia, BGN melalui seluruh SPPG yang tersebar di Indonesia harus menjamin kesehatan raga anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima makan bergizi gratis (MBG) mencapai 20 juta orang sebelum peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
Baca juga: How anti-hunger ambition has linked Indonesia, Brazil
Di hadapan para pemimpin partai politik dan sejumlah pejabat negara di Jakarta, Rabu (23/7) malam, Presiden Prabowo menyebut dia belum lama ini menerima laporan penerima manfaat MBG sejauh ini mencapai 6,7 juta orang.
"Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat," kata Presiden Prabowo saat menghadiri acara HUT PKB di Jakarta.
