Mataram (ANTARA) - Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB Haerul Warisin mengumpulkan seluruh pemilik perusahaan tembakau di daerah setempat untuk mengantisipasi turunnya harga tembakau milik petani dampak perubahan iklim yang terjadi di 2025.
"Kami meminta pihak perusahaan membeli tembakau petani dengan harga yang sesuai. Tidak merugikan petani," kata Haerul Warisin di hadapan pemilik perusahaan tembakau di ruang rapat kantor bupati di Lombok Timur, Rabu.
Ia mengatakan para perusahaan telah mengetahui terkait tanaman tembakau ini, tidak dipungkiri tanaman tembakau ini memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan mahal.
Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah meminta pihak perusahaan pertahankan harga seperti tahun sebelumnya.
"Tanam tembakau itu mahal, dibandingkan dengan tanaman padi, jagung dan lain, tanaman tembakau rumit dan biaya besar," katanya.
Baca juga: Luas lahan tembakau di Lombok Timur capai 26 ribu hektare
Sehingga terkait permasalahan ini, pemerintah daerah memberi perhatian terutama berkaitan dengan tata niaga yang baik.
"Pihak perusahaan dikumpulkan untuk menyepakati terkait harga dengan pihak perusahaan," katanya.
Dirinya mengaku yakin kalau pihak perusahaan tembakau ini telah mengetahui seperti apa biaya menanam tembakau, apalagi tanaman tembakau beresiko tinggi dibanding tanaman lain, apalagi di saat terjadi perubahan iklim seperti yang terjadi saat ini.
"Memang musim sekarang tidak bisa dijadikan patokan. Ini bagian dari ekosistem dan dari sisi teknis pihak perusahaan telah memahami," katanya.
Baca juga: Pembangunan Aglomerasi pabrik hasil tembakau di Lotim selesai
Ia mengatakan yang terpenting sekarang pasca panen, terkait harga dan great itu ada di pihak perusahaan, kalau pembelian murah, petani merugi.
"Hal ini yang tak diinginkan, sehingga untuk antisipasi hal tersebut pihak perusahaan dikumpulkan," katanya.
"Agar petani tidak rugi, kami ingin tahu berapa perusahaan yang resmi dan ilegal atau tak memiliki izin," katanya.
Ia mengatakan kalau ada perusahaan ilegal tersebut sangat mengganggu tataniaga tembakau, sehingga harus ditertibkan dan di usir, karena pemerintah daerah tidak menginginkan petani tembakau merugi.
"Hal ini yang harus dipikirkan oleh pihak perusahaan, pemerintah ingin memberikan yang terbaik dari semua sisi dan mengajak pihak perusahaan membantu pemerintah dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat," katanya.
Baca juga: Ribuan hektar tanaman tembakau di Lotim rusak akibat hujan
Menurut bupati, dirinya hanya meminta pihak perusahaan untuk jujur saja, jangan mengaku merugi, di lain pihak perusahaan terus membangun gudang dan lainnya.
"Saya hanya meminta perusahaan jujur saja, saya tahu tidak ada perusahaan yang jujur, karena banyak laporan yang kami terima kalau pihak perusahaan merugi, tetapi terus membangun," katanya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencatat luas tanam tembakau 2025 ini mencapai 26 ribu hektare.
Baca juga: Pemkab Lombok Timur berikan perlindungan sosial 16 ribu petani tembakau
Baca juga: Pemkab Lombok Timur NTB lindungi 12.698 petani tembakau lewat BPJAMSOSTEK
Baca juga: Kawasan industri hasil tembakau segera dibangun di Lotim
