Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan serta pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya.
Transmigrasi harus diarahkan menciptakan desa berdaya, mandiri secara ekonomi, serta kuat dalam aspek sosial budaya melalui kolaborasi lintas sektor dan kerja sama pemerintah daerah,” kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri di Mataram, Jumat.
Indah menekankan penyelesaian masalah tanah transmigrasi menjadi prioritas, khususnya percepatan sertifikasi bidang lahan agar warga memiliki kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang ditempati.
Baca juga: Gubernur NTB minta dukungan kawasan terintegrasi ke Menteri Transmigrasi
Menurutnya, penempatan transmigran baru harus berdasarkan permintaan daerah agar program transmigrasi lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Dengan sinergi pusat dan daerah, program transmigrasi 2025 ditargetkan menjadi motor penggerak pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat," ucap Indah.
29 Agustus 2025, Kementerian Transmigrasi menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2025 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Baca juga: Pemkot Mataram NTB tunggu kuota transmigrasi
Rapat itu bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan kawasan transmigrasi, penyelesaian persoalan lahan, dan integrasi potensi lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Program pendampingan berupa Trans Patriot dan Trans Tuntas yang berfokus memperkuat kapasitas masyarakat transmigrasi melalui dukungan akademis serta profesional secara berkelanjutan menjadi topik pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut.
Baca juga: Pemprov NTB mencatat 2.400 bidang lahan transmigran belum bersertifikat
Baca juga: NTB mengajukan 1.000 bidang lahan miliki SHM untuk transmigran pada 2023
Baca juga: Lahan transmigrasi di Lombok Tengah dibuatkan sertifikat
