Mataram (ANTARA) - Sosiolog Universitas Mataram Saipul Hamdi menyesalkan aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berujung pembakaran Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram pada 30 Agustus 2025.
"Saya melihat kurang relevan untuk wilayah NTB dengan adanya aksi pembakaran tersebut," kata Saipul di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan aksi anarkis saat demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta karena tingginya kontestasi politik. Sedangkan, di Lombok tidak ada hal serius memantik pendemo untuk melakukan aksi serupa dengan merusak berbagai fasilitas umum.
Menurutnya, masyarakat seharusnya belajar dari peristiwa kerusuhan terkait pembakaran gereja yang melanda Mataram pada 17 Januari 2000 silam. Peristiwa itu menimbulkan ketakutan dan melumpuhkan ekonomi daerah selama tiga tahun.
Baca juga: Seluruh dokumen dan aset di DPRD NTB habis terbakar dan dijarah
Saipul memandang meski ada isu terkait pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang mencuat biarlah itu menjadi ranah aparat penegak hukum.
"Kita boleh menyuarakan dan mendorong, tapi kemudian sampai membakar gedung menurut saya terlalu berlebihan," ucapnya.
Lebih lanjut Saipul menyarankan agar pemerintah daerah ikut turun ke jalan menghadapi massa aksi guna mendinginkan situasi unjuk rasa agar tidak terjadi kekacauan seperti peristiwa 30 Agustus 2025.
Baca juga: Polda: Tak ada pengunjuk rasa diamankan saat demo di DPRD NTB
Aksi anarkis saat melakukan unjuk rasa merupakan bentuk reaksi masyarakat atas kesenjangan sosial saat ini di mana ada gap yang jauh terjadi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.
"Satu orang punya mobil banyak sekali, sedangkan satu orang kadang punya motor saja tidak. Saya kira ini potret masyarakat kita yang akhirnya melahirkan kecemburuan sosial secara ekonomi," ujar Saipul.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menginstruksikan untuk meningkatkan pengamanan di kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas publik di Nusa Tenggara Barat, serta mengimbau agar pengawasan di wilayah masing-masing diperkuat mulai dari ketua RT/RW, kepala desa, lurah, camat, hingga seluruh kepala daerah.
"Kita perlu mengantisipasi masuknya pihak-pihak luar yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat," pungkas Iqbal.
Baca juga: Gubernur Iqbal imbau warga tenang pascagedung DPRD NTB terbakar
Baca juga: Ketua DPRD NTB prihatin atas aksi pembakaran gedung dewan
Baca juga: Danrem minta semua elemen tahan diri pascapembakaran gedung DPRD NTB
Baca juga: Gedung DPRD NTB ludes terbakar, Rapat HUT ke-32 Mataram dibatalkan
