Pasca-kebakaran, Gedung DPRD NTB mulai direnovasi

Mataram (ANTARA) - Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tengara Barat mulai direnovasi pasca-dibakar dan dijarah pada aksi massa 30 Agustus 2025.

Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra mengatakan pengerjaan renovasi gedung sekretariat ini dikerjakan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Cipta Karya.

"Satuan kerja dari Balai Cipta Karya sudah mulai melakukan pekerjaan di gedung sekretariat dewan," ujarnya di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan untuk tahap awal renovasi difokuskan pada gedung sekretariat dewan. Sedangkan gedung utama DPRD NTB masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk alokasi anggaran.

"Ini kan yang didahulukan renovasinya sekretariat, kalau gedung utama masih menunggu dari pusat," kata Hendra.

Baca juga: Polisi gandeng Labfor Bali selidiki penyebab gedung DPRD NTB terbakar

Untuk besaran anggaran renovasi gedung sekretariat, Hendra mengaku belum mengetahui secara persis berapa besarannya.

"Kalau secara angka kita tidak bisa sebut, takutnya nanti ada berbeda, dan untuk lebih detailnya silakan ditanyakan di Balai Cipta Karya," terangnya.

Hendra menjelaskan terkait apa saja yang diperbaiki di gedung sekretariat, yakni semua yang mengalami dampak pasca-insiden pembakaran yang dilakukan oleh massa, dengan mempertimbangkan dana yang tersedia di balai dan yang sudah disurvei oleh pihak terkait.

"Gedung, kamar mandi, pintu, kaca, taman dan sampai pos jaga diperbaiki semua dan kita sesuaikan kondisinya pada anggaran saja. Alhamdulillah Kementerian PU cepat merespon, artinya sesuai dengan Inpres Presiden, revitalisasi objek-objek yang terdampak di NTB, karena kita termasuk yang belum direvitalisasi makanya kita di kejar progresnya," jelas Hendra.

Baca juga: Gedung terbakar, DPRD NTB gelar rapat paripurna di Kantor Gubernur

Ia menambahkan pihak kementerian yang mengerjakan langsung, dengan estimasi waktu yang dibutuhkan 1-2 bulan dan akan dikerjakan secara bertahap.

"Semua disesuaikan dengan anggaran, jadi bertahaplah, ya bisa 1-2 bulan untuk pengerjaannya," imbuhnya.

Sementara untuk gedung utama DPRD NTB, Hendra mengatakan semua itu wewenang Kementerian PU dan yang mengawal adalah dinas teknis.
Pengerjaan gedung utama DPRD NTB ada dua opsi yang dikirim oleh Dinas PUPR NTB dan masih dibahas, dan semuanya tergantung keputusan dari pusat dan pembahasan DPR RI.

"Jadi kita tunggu saja apa yang diputuskan pemerintah pusat bersama DPR RI. Harapannya kita ingin didukung penuh oleh pusat dan tidak berfokus sama angka, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Estimasi pengerjaan gedung utama DPRD akan dimulai tahun depan," katanya.

Baca juga: Membaca demokrasi dari balik garasi
Baca juga: Gedung terbakar, DPRD pinjam Kantor Gubernur NTB untuk gelar rapat paripurna
Baca juga: Gubernur Iqbal: Perbaikan Gedung DPRD NTB yang terbakar lihat kondisi fiskal