Mataram (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya menggelar rapat paripurna pertama di Kantor Gubernur NTB, Rabu, pasca tragedi pembakaran dan penjarahan yang dilakukan sekelompok massa demonstrasi terhadap gedung dewan pada Sabtu (30/8).
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda didampingi tiga pimpinan lainnya. Hadir Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Rapat Paripurna DPRD NTB masa persidangan kesatu tahun sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan (KUA dan PPAS) Perubahan APBD tahun 2025.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengaku bersyukur dapat melaksanakan kerja-kerja dan fungsi legislatif meski di tengah situasi pasca tragedi pembakaran dan penjarahan yang dilakukan sekelompok massa pada Sabtu siang.
"Alhamdulillah, nyaman. Yang paling penting kita tetap melaksanakan tugas dengan baik. Soal tempat saya kira tidak ada persoalan," ujarnya usai rapat paripurna yang diikuti para wakil rakyat di DPRD NTB.
Baca juga: Gedung terbakar, DPRD pinjam Kantor Gubernur NTB untuk gelar rapat paripurna
Untuk rapat-rapat dan kerja-kerja dewan selanjutnya, Isvie menegaskan untuk rapat paripurna sementara waktu tetap dilaksanakan di Aula Rinjani Kantor Gubernur NTB. Begitu juga dengan kerja-kerja komisi dan fraksi juga dilaksanakan di Kantor Gubernur NTB. Sedangkan, rapat-rapat lainnya bisa digunakan di ruangan yang masih tersisa di DPRD NTB.
"Tapi, sedang kita tunggu dulu hasil evaluasi dari tim konstruksi bangunan (Gedung DPRD). Tapi ini bukan soal senang atau apa. Namun, keadaan," katanya.
Senada dengan Ketua DPRD NTB, anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, mengaku tidak mempersoalkan harus rapat atau bekerja di mana. Terpenting baginya dan anggota dewan lainnya adalah ada ruang tempat bekerja.
"Sama saja, terpenting ada tempat untuk bekerja. Yang penting kita bisa menyuarakan apa yang seharusnya menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) komisi. Itu saja," tegas Maman sapaan karibnya.
Baca juga: Polisi panggil Ketua DPRD NTB terkait gedung dibakar saat demo
Anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim mengatakan juga tidak menuntut banyak harus berkantor di mana selama mengemban tugas sebagai wakil rakyat.
"Kantor atau gedung yang tidak dipakai bisa kita pakai, sampai kita punya tempat yang bisa digunakan secara permanen, di mana saja kalau prinsip kita, karena kalau mau berandai-andai di mana tempat bekerja karena kondisi gedung yang ada di DPRD sudah tidak bisa digunakan lagi, tak ada rotan akar pun jadi," terang Arif.
Politisi dari Dapil Kabupaten Lombok Tengah ini mengaku dirinya juga tidak menuntut diberikan fasilitas kantor yang mewah dan spesial. Dirinya hanya berharap ada kantor sementara yang representatif untuk melayani dan menerima aspirasi masyarakat.
"Tidak ada tuntutan sama sekali, dan prinsip saya pada dasarnya biarlah kita yang salah kalau masyarakat tidak pernah salah, dan itulah fungsi kita sebagai wakil rakyat, silahkan saja dimana saja. Terpenting, kita siap bekerja di mana saja karena sejati-nya anggota dewan tidak bekerja di belakang meja. Anggota dewan harus turun keliling ke masyarakat untuk menyerap aspirasi," katanya.
Baca juga: Polisi dapatkan video aksi penjarahan dalam unjuk rasa di DPRD NTB
Baca juga: Polisi tak pidanakan warga yang kembalikan barang jarahan DPRD NTB
Baca juga: Pembakaran Gedung DPRD NTB jadi introspeksi para anggota dewan
Baca juga: Gubernur Iqbal: Perbaikan Gedung DPRD NTB yang terbakar lihat kondisi fiskal
