Pelaksanaan PSN Pelabuhan Kilo dikawal ketat sesuai standar nasional

"Setiap minggu progres pembangunan ditanyakan dan dilaporkan ke pemerintah pusat. Karena ini proyek strategis nasional, semua pekerjaan harus mengikuti prosedur dan standar yang berlaku,"

Dompu (ANTARA) - Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Laut Kilo di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dikawal ketat sesuai standar dan prosedur nasional guna memastikan pembangunan berjalan aman, tepat sasaran, dan sesuai target pemerintah.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi, bersama Muspika Kecamatan Kilo, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calabai, kepala desa, tokoh masyarakat, perusahaan lokal, dan pihak kontraktor di Kantor Camat Kilo, Jumat.

Perwakilan PT Wijaya Inti Nusa Sentosa (WINS) selaku pemenang tender proyek, Peter P, mengatakan pembangunan pelabuhan terus dipantau pemerintah pusat melalui laporan progres rutin setiap pekan.

"Setiap minggu progres pembangunan ditanyakan dan dilaporkan ke pemerintah pusat. Karena ini proyek strategis nasional, semua pekerjaan harus mengikuti prosedur dan standar yang berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini pekerjaan masih difokuskan pada tahapan penimbunan material untuk mendukung pembangunan fasilitas utama pelabuhan.

Menurut dia, percepatan pekerjaan penimbunan terus dilakukan agar pembangunan konstruksi darat dapat segera dimulai dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

"Yang penting ada aktivitas pekerjaan setiap hari sehingga progres pembangunan tetap berjalan sesuai target," katanya.

Dalam forum tersebut, masyarakat meminta agar tenaga kerja lokal dan material dari wilayah sekitar proyek dapat dilibatkan dalam pembangunan pelabuhan.

Menanggapi hal itu, pihak perusahaan memastikan masyarakat lokal tetap menjadi prioritas sepanjang memenuhi kebutuhan teknis pekerjaan dan ketentuan keselamatan proyek.

"Ada pekerjaan tertentu yang membutuhkan tenaga kerja bersertifikat dan berpengalaman. Namun, masyarakat lokal tetap kami prioritaskan sesuai kemampuan dan kebutuhan pekerjaan," ujarnya.

Selain itu, perusahaan menegaskan seluruh material proyek wajib berasal dari sumber yang memiliki izin resmi sesuai regulasi pemerintah.

"Untuk material, harus memenuhi ketentuan perizinan karena proyek ini diawasi ketat dan memiliki standar nasional," katanya.

Camat Kilo Rusdi meminta seluruh pihak menjaga komunikasi dan mendukung kelancaran pembangunan proyek agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat setempat.

"Kami berharap masyarakat dan pihak perusahaan terus membangun komunikasi yang baik sehingga pelaksanaan proyek berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi warga Kecamatan Kilo," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Kilo, IPTU Rusnadi, mengajak masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan berlangsung.

Ia menegaskan, aparat kepolisian siap mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut sepanjang seluruh pihak tetap mematuhi aturan yang berlaku.

"Kami berharap semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban agar pembangunan pelabuhan dapat berjalan sesuai target dan memberi manfaat bagi masyarakat," katanya.

Pembangunan Pelabuhan Laut Kilo merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur konektivitas dan mendukung pengembangan kawasan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp85,11 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pekerjaan proyek ini, dimulai pada 19 Februari 2026 dengan masa pelaksanaan selama 315 hari kalender dan ditargetkan rampung pada 30 Desember 2026.

Baca juga: 75 Pejabat lolos seleksi administrasi JPT Pratama Pemkab Dompu
Baca juga: Gubernur NTB dorong perubahan strategi pemasaran kerajinan tangan
Baca juga: Bupati Dompu soroti siswa belum lancar membaca saat kukuhkan 42 kepsek