Soal sekda, Ketua Demokrat NTB dinilai tak paham UU ASN

Mataram (ANTARA) - Fungsionaris Partai Golkar Cris Parangan menilai pernyataan Ketua DPD Partai Demokrat NTB Mahally Fikri yang menyebutkan jabatan Sekda NTB harus dari pendukung Gubernur dan Wakil Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah seperti tidak paham dengan undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Salah besar bila jabatan sekda bisa di kapling-kapling, ini bukan jabatan politik tetapi jabatan karir ASN. Mestinya itu yang harusnya dia pahami," ujarnya di Mataram, Selasa.

Menurut Chris, Mahally tidak paham UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 khususnya yang mengatur tentang pengangkatan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang mana notabenenya jabatan Sekda bukan jabatan politik.

Chris juga menegaskan bahwa Dr. Zul bukan gubernur Demokrat melainkan milik seluruh rakyat NTB. Ia tidak menapikan pasangan Zul-Rohmi di usung oleh Partai Demokrat tetapi bukan berarti jabatan Sekda menjadi kekuasaan penuh partai pengusung.

"Betul Zul-Rohmi di usung oleh Partai Demokrat, tetapi bukan berarti semua jabatan strategis seperti Sekda juga menjadi kaplingan partai, ini persepsi yang salah," ucapnya.

Ia menyatakan, saat pelantikan Sekda NTB definitif yang nantinya dilakukan oleh Gubernur NTB, maka Zulkieflimansyah, bukan lagi mengatasnamakan partai pengusung, melainkan Gubernur NTB.

"Itu artinya gubernur milik masyarakat NTB, milik semua bukan lagi berbicara kepentingan golongan atau juga partai. Tapi masyarakat NTB," jelasnya.

Karena itu, Cris berharap agar Ketua DPD Demokrat NTB itu tidak melakukan pembodohan kepada masyarakat.

"Jadilah ketua yang bijak, memberikan pemahaman yang tepat ke masyarakat. Jangan justru memberikan pembodohan," katanya.

Diketahui, terdapat lima calon Sekda yang dinyatakan lulus dari tes administrasi. Mereka di antaranya Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih, H Husnul Fauzi, HL Gita Ariadi, H Ridwan Syah dan H Iswandi. 

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahally Fikri menegaskan Demokrat sebagai pengusung gubernur dan wakil gubernur Zul-Rohmi tentu paling bertanggung jawab untuk suksesnya pemerintahan pasangan yang juga kerap dikenal dengan sebutan duo doktor tersebut.

Dalam arti kata dia, yakni mampu memenuhi janji-janji politiknya dengan sebaik – baiknya dan maksimal. Oleh karena itu kata Mahally, Demokrat NTB berkewajiban berperan sebagai mata telinga Zul-Rohmi agar dapat memberikan masukan yang konstruktif dan produktif.

"Demokrat NTB meminta agar Zul-Rohmi hadir sebagai pemimpin yang kuat, mengelola pemerintahan secara profesional, tidak mudah diinterpensi dan dipengaruhi oleh pihak manapun, lebih – lebih dalam masalah menetapkan Sekda NTB," jelas Mahally.

Mahally, mengaku bangga kepada Zul-Rohmi yang selama ini mampu membangun budaya dan sikap terbuka serta akomodatif terhadap masukan dan saran berbagai pihak. Namun demikian lanjutnya, pihaknya berharap dan minta supaya Zul-Rohmi super selektif dalam menerima masukan dan saran khususnya menyangkut penetapan Sekda. Karena setelah mencermati berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat.

"Walaupun saran itu dihasilkan lewat diskusi dan rembug ternyata banyak yang tidak obyektif. Bahkan bukan saja ada yang sangat subyektif dan mendiskreditkan calon tertentu, tapi juga sangat kental nuansa politiknya," ucapnya.

Untuk itu, kata Mahally, suksesnya pemerintahan Zul-Rohmi sangat bergantung pada Sekda. Karenanya Zul-Rohmi diharapkan memilih Sekda yang loyal. 

"Karena antara Gubernur dan Sekda itu ibarat suami dan isteri. ZulRohmi tahu siapa diantara calon Sekda itu yang memang dari awal (saat pilkada) mengharapkan Zul-Rohmi menjadi Pemimpin NTB dan siapa yang bukan," katanya.