#ACT

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendorong pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang guna mencegah penyelewengan. ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta pemerintah agar membuat data valid terkait jumlah masyarakat miskin yang akan menerima bantuan guna mencegah praktik korupsi penyaluran bantuan sosial. ...

Mantan pendiri Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin selesai memberikan keterangan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Jumat (8/7) ...

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melanjutkan memeriksa Presiden lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar, Senin (11/7). Kasubdit IV ...

Sosiolog Bayu A. Yulianto mengatakan bahwa lembaga nirlaba dan filantropi dapat melakukan inovasi demi meningkatkan transparansi penggunaan dana sumbangan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan di ...

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri hingga kini telah memeriksa 46 saksi terkait dugaan korupsi pengadaan gerobak untuk UMKM di Kementerian Perdagangan (Kemendag). ...

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri menyelidiki kasus pengelolaan dana masyarakat untuk kemanusiaan yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ...

Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menegaskan pihaknya tidak terlibat penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Mukroni saat dikonfirmasi di ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai menyetop dan menghentikan seluruh aktivitas dan pengumpulan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di wilayah itu. ...

Pemprov DKI Jakarta berencana mengevaluasi sejumlah program kerja sama yang dilaksanakan dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyusul munculnya dugaan penggelapan dana donasi umat. ...