#INDRA JAYA USMAN

Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sudah "angkat tangan" dalam upaya penelusuran mens rea atau niat jahat dari kalangan anggota DPRD NTB yang berstatus sebagai penerima suap dari ...

Di setiap negara demokratis, penyelenggara publik memegang amanah besar, yakni mengelola kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi mata uang utama, ...

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyusun surat dakwaan milik tiga tersangka kasus gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. "Kita lagi susun dakwaan ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap kepada tiga tersangka kasus gratifikasi di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat untuk mengungkap aktor lain yang ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkomitmen untuk memantau seluruh rangkaian penanganan dari kasus gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat yang telah menetapkan ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan dari pengajuan 15 legislator penerima suap dalam kasus gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat. ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait tindak lanjut permohonan perlindungan dari 15 legislator penerima suap dalam kasus ...

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Wahyudi menyatakan pihaknya belum ada menerima upaya koordinasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait permohonan perlindungan 15 anggota ...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan telaah permohonan perlindungan 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat yang berperan sebagai penerima suap dalam kasus ...

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat menyatakan penyidikan kasus dugaan gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB yang berakhir pada penetapan tiga legislator sebagai tersangka ...