Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan masih melakukan telaah lebih dalam permohonan perlindungan 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat penerima suap dari ...
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan bahwa proses telaah permohonan perlindungan 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat yang berperan sebagai penerima ...
Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Wahyudi menegaskan bahwa langkah pengajuan permohonan perlindungan dari 15 anggota legislatif yang berperan sebagai penerima suap kepada Lembaga ...
Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram dalam amar putusan menolak permohonan praperadilan seorang tersangka kasus gratifikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD ...
Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya menolak permohonan praperadilan dua pemohon yang berstatus tersangka kasus dugaan gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ...
Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana praperadilan dua tersangka kasus gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Baratatas nama Indra Jaya Usman ...
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat membeberkan alasan mangkir dari sidang perdana praperadilan tiga tersangka kasus gratifikasi DPRD Provinsi NTB di Pengadilan Negeri Mataram. "Pertama, ...
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mangkir dari agenda sidang perdana praperadilan tersangka kasus gratifikasi DPRD NTB atas nama Muhammad Nashib Ikroman alias MNI di Pengadilan Negeri Mataram, ...
Partai politik dalam arti modern dapat dianggap sebagai formasi sosial yang relatif tahan lama (yang berusaha meraih jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan), menunjukkan suatu struktur atau ...
Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengagendakan ulang sidang praperadilan dua tersangka kasus gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB tahun 2025. Juru Bicara Pengadilan ...