#KETENTUAN MENTERI IKUT KAMPANYE

Kumpulan berita ketentuan menteri ikut kampanye, ditemukan 10 berita.

Pembatasan medsos bagi anak, Indonesia belajar dari Australia

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafidmenyampaikan bahwa pemerintah belajar dari Australia soal penerapan aturan pembatasan penggunaan media sosial atau medsosbagi anak. ...

Presiden boleh ikut kampanye pilkada, begini ketentuannya

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan ketentuan bahwa Presiden Prabowo Subianto diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye politik dalam hal ini terkait dengan pemilihan kepala ...

Meski punya hak, Jokowi tegaskan tidak akan ikut kampanye Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calonwakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024. ...

Mahfud tak mau jawab langsung soal jokowi kampanye atau tidak

Calon Wakil Presiden RIMahfud Md. mengatakan tidak akan menilai secara langsung terhadap pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang tidak akan berkampanye. "Sebagai kontestan, saya tidak akan ...

Jokowi mengaku sering diajak putranya Kaesang kampanye

Presiden Joko Widodo mengakui dirinya sudah berulang kali diajak sang putra yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk ikut berkampanye dalam Pemilu 2024. ...

Puan Maharani katakan biar rakyat menilai presiden boleh berkampanye

Ketua DPP PDI PerjuanganPuan Maharani menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa bisa ikut berkampanye dengan alasan aturannya ada di dalam Undang-undang Pemilu, namun demikian itu akan ...

Relawan Tim 8-RJBBP: Presiden ikut kampanye tak perlu dikhawatirkan

Sekretaris Umum Tim 8 Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo (Tim 8-RJBBP) Akhrom Saleh mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal presiden ikut berkampanye. "Jadi, 'kan UU ...

KPU sebut UU Pemilu bolehkan presiden ikut kampanye

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye. "UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, ...

Wagub NTB mengukuhkan tiga Pjs dan satu Plt Bupati

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah, mengukuhkan tiga Penjabat Sementara (Pjs) dan satu Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah di empat kabupaten di provinsi itu karena ...

SERUAN NETRALITAS BUMN DAN KARYAWAN PADA PEMILU 2009

Menteri Negara BUMN hari Senin, tanggal 06 April 2009 bertempat di Kementerian Negara BUMN menyampaikan penjelasan tentang netralitas BUMN pada Pemilu ...