#PERDA LP2B

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan transformasi perizinan lahan berstatus lahan "hijau" untuk memacu laju investasi di kota itu. Kepala Dinas Penanaman ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui penyusunan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam program pembentukan peraturan daerah ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan bahwa pihaknya mendukung pembentukan peraturan daerah (Perda) lahan pertanian pangan berkelanjutan ...

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) telah membentuk 11 brigade pangan untuk meningkatkan indeks pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ...

Gencarnya alih fungsi lahan pertanian turut mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah mudahnya pemberian izin peralihan dari lahan pertanian ke non-pertanian. ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar sosialisasi pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka menindaklanjuti implementasi UU No. 41 Tahun 2009 mengenai ...

Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat alih fungsi lahan pertanian di Mataram pada 2021 turun menjadi 15 hektare, dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai puluhan ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan tidak dapat memenuhi kebijakan tambahan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang sekarang disebut lahan sawah dilindungi ...

Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat alih fungsi lahan pertanian di Mataram pada 2020 seluas 16 hektar atau turun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai ...

Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, aktivitas alih fungsi lahan dalam waktu 3-4 tahun ke depan berpotensi menyasar 509 hektare Lahan Pertanian Pangan ...