#TAPD

DPRD Nusa Tenggara Barat, menyesalkan terlambat-nya pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 oleh Tim Anggaran Pemerintah ...

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mendorong transformasi ekonomi daerah pesisir Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka memperkuat ekonomi biru dan ...

Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ...

Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Muzihir mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi NTB untuk secepatnya melakukan penyesuaian sejumlah pos anggaran sesuai dengan ...

Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyesuaian anggaran perjalanan dinas dalam postur APBD Perubahan 2025. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, ...

Pemerintah Kota Bima akan menerima penghargaan APBD Award Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), sebagai salah satu daerah dengan realisasi pendapatan daerah dan ...

Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menekan defisit Rancangan Anggaran ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pergeseran dua kali anggaran yang terjadi di dalam postur APBD 2025 sesuai aturan dalam mendukung program strategis dan mendesak. ...

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meminta pendapat ahli pidana terkait dugaan korupsi penerimaan "dana siluman" dalam pengelolaan anggaran pokok pikiran (pokir) ...

Publik tengah dibuat hiruk pikuk terkait kabar "penggunaan" (lebih tepatnya "pergeseran") dana BTT (Belanja Tidak Terduga) pada APBD 2025. Ada pendapat beragam yang muncul baik ...